BATAM (HK) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kota Batam mengundurkan diri dalam Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pengakhiran Konsesi Pengelolaan Air Bersih di Kota Batam.
Hal tersebut kompak dilakukan oleh seluruh anggota Fraksi PAN DPRD Batam yang hadir pada saat Rapat Paripurna berlangsung yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, Rabu (4/11/2020).
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Batam, H Sahrul melalui Wakilnya, Leo Anggara Saputra, didampingi Sekretaris Fraksi Biyanto mengatakan, hal itu dikarenakan rapat Paripurna itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Fraksi PAN DPRD Batam.
Dimana semangat dari Fraksi PAN untuk pembentukan pansus itu adalah adanya keterlibatan dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air bersih kedepannya, yaitu melalui BUMD.
“Oleh karena itu, pada saat Rapat Paripurna tadi dimulai Fraksi PAN memutuskan untuk walk out,” ujar Leo kepada media dibilangan Batam Center, usai walk out dari Paripurna tersebut.
Dikatakan Leo, fraksi PAN DPRD Batam dari awal tetap menginginkan adanya keterlibatan dari pemerintah Daerah, yakni Pemko Batam dalam pengelolaan air bersih, sebab itu adalah salah satu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Karena selama 25 tahun pengelolaan air oleh ATB, kita hanya sebagai penonton saja, maka dari itu fraksi PAN menginginkan Pemko Batam bisa dilibatkan dalam pengelolaan air bersih untuk kedepannya,” tegas Leo.
Lanjutnya, kenapa PAN memutuskan untuk walk out pada Paripurna itu, karena fraksi PAN mencermati judul dari Paripurna itu pembentukan pansus tersebut arahnya tidak kepada keterlibatan Pemerintah Daerah, tapi lebih konsen kepada pengakhiran konsesi ATB.
Fraksi PAN tidak mau lagi membahas tentang pengakhiran konsesi ATB, karena sudah beberapa kali dibahas dirapat. Fraksi PAN hanya menginginkan siapapun pemenang pengelola air selanjutnya, yang terpenting adalah air bersih ke masyarakat tidak boleh terhenti.
Sementara itu, Sekretaris fraksi PAN DPRD Batam, Biyanto mengatakan, bahwa fraksi PAN DPRD Batam tidak mau terlibat lebih jauh terhadap polemik yang terjadi antara BP Batam dan ATB dengan pemenang pengelola air bersih yang baru yakni PT Moya Indonesia.
“Kita di DPRD Batam hanya minta jaminan siapapun yang mengelolanya, air bersih tetap mengalir seperti biasa kepada masyarakat,” ucap Biyanto. (dam)
