Tanjungpinang (HK) – Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Hj.Yuniarni Pustoko Weni,SH menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Forum Komunikasi Pangkalan (FKP)- LPG Kota Tanjungpinang, di Aula Kantor DPRD Kota Tanjunginang, jalan Daeng Marewa, Senggarang,(18/02/2021).
Rapat Dengar Pendapat tersebut, terkait pemberlakuan kartu kendali yang diberlakukan oleh Pemko Tanjungpinang dalam pembelian gas LPG-3kg oleh masyarakat Kota Tanjungpinang.
“Kehadiran kami disini ingin menyampaikan keluhan pada Dewan Kota tentang kartu kendali yang ada di masyarakat,” ujar Doni, anggota Forum Komunikasi Pangkalan.
Selanjutnya, Sekretaris FKP-LPG Pertamina, Junaidi Iskandar menyatakan, selama ini pangkalan seperti dikesampingkan dalam setiap kali pemerintah mengambil sebuah kebijakan, baik dalam penentuan HET LPG 3kg maupun pembuatan perwako ini.
“Padahal pangkalan LPG tersebut adalah sub penyalur LPG bersubsidi yang diamanahkan oleh permen ESDM,” ujar Junaidi.
Junaidi menambahkan, Pangkalan atau sub penyalur ini telah di amanahkan dalam sistem pendistribusian LPG bersubsidi kepada masyarakat.
“Untuk itu, kami FKP berharap pada DPRD Kota Tanjungpinang untuk mengagendakan RDP kembali bersama stakeholder agar bisa mendengarkan masukan dari pangkalan, apa yang menjadi kendala kami di lapangan dalam sistem penyaluran gas bersubsidi pada masyarakat,”ujar Junaidi.
Junaidi berharap Pemkot Tanjungpinang dapat menggandeng FKP-LPG Kota Tanjungpinang sebelum membuat sebuah kebijakan.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Hj.Yuniarni Pustoko Weni,SH menyambut baik kehadiran FKP-LPG, Weni mengatakan, akan mengagendakan kembali Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Disperindag, Polisi, Dandim, Pertamina, Hiswana Migas, Agen dan Para Pangkalan, Agar semua permasalahan dalam sistem pendistribusian gas bersubsidi 3 kg tepat sasaran dan program kartu kendali dapat terealisasi dengan baik,” tutup Weni. (Zuk)
