BATAM (HK) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid, mengikuti Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas Aparatur Sipil Negara (GNN-ASN) secara Virtual di Kantor Walikota Batam, Rabu (7/10/2020).
Melalui kampanye itu, Jefridin mengingatkan semua ASN Kota Batam tetap menjaga netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 9 Desember 2020 mendatang.
“ASN tak boleh bertindak sembarangan dalam pesta demokrasi, semua sudah diatur dan saya rasa ASN di lingkungan Pemko Batam sudah memahami aturan itu,” ucap Jefridin.
Lanjut Jefridin, meski diminta netral, ASN punya hak pilih. Namun dalam tahapan-tahapan pesta demokrasi ini, ASN diminta tidak terlibat guna mewujudkan birokrasi yang kuat dan mandiri. “Menjaga netralitas ASN ini menjadi bagian dari program prioritas nasional,” ujarnya.
Ditegaskannya, perlu langkah-langkah pencegahan pelanggaran ASN di Pilkada, terutama dalam tahapan ini yang sudah masuk tahap kampanye pasangan calon kepala daerah.
Jangankan untuk mengkampanyekan pasangan calon, ASN tidak boleh menyukai dan berkomentar di media sosial masing-masing kandidat di Pilkada.
Sesuai Undang-undang (UU) 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, PP 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan Perbawaslu 6/2018 tentang Pengawasan Netralitas ASN dan Anggota TNI/POLRI, semua diatur larangan bagi ASN.
Adapun larangan tersebut seperti tidak boleh mendaklarasikan diri sebagai calon kepala daerah, memasang spanduk promosi calon kepala daerah, dilarang mengunggah, menyukai, mengomentari dan sebagainya serta menyebarluaskan gambar maupun pesan visi misi calon baik di media online maupun di media sosial.
“ASN juga dilarang menjadi pembicara dalam pertemuan parpol, foto bersama calon, mendekati parpol terkait pengusulan diri atau orang lain menjadi calon dan dilarang menghadiri deklarasi baik dengan atau tanpa atribut parpol,” ungkapnya.
Dalam saluran sama, Ketua KASN, Agus Pramusinto mengatakan, kampanye GNN-ASN ini merupakan upaya bersama mewujudkan netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Kampanye ini sudah keempat kalinya digelar.
“Netralitas ASN merupakan platform kebijakan reformasi birokrasi. Asas netralitas ini merupakan bagian dari etika dan perilaku yang wajib dilakukan setiap ASN sebagai penyelenggara Negera,” ucap Agus.
Disampaikannya, pelanggaran atas asas netralitas akan menjadi pintu masuk munculnya berbagai gangguan dan pelanggaran hukum lainnya, seperti gangguan pelayanan publik, tindak KKN, serta perumusan kebijakan yang mencederai kepentingan publik.
“Untuk itu, melalui kampanye virtual ini, saya memohon agar ASN tidak berpihak, bebas dari konflik kepentingan, bebas dari pragmatisme politik dan bersikap adil,” pungkasnya. (dam)
