Wakil Ketua DPRD Sukabumi Turunkan Foto Gibran sebagai Protes

SUKABUMI — Aksi protes terhadap kebijakan pemerintah kembali terjadi, kali ini datang dari lingkungan legislatif daerah. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Rojab Asy'ari, secara terbuka menurunkan foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang selama ini terpasang di ruang kerjanya. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan dan protes atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilainya bermasalah terkait persoalan ijazah kepala daerah dan pejabat negara.

Peristiwa itu menjadi sorotan publik karena dilakukan seorang pejabat publik yang seharusnya menjaga etika institusi. Rojab mengaku tindakan tersebut lahir dari rasa malu yang mendalam terhadap proses hukum yang dianggapnya tidak berjalan transparan. Ia menegaskan bahwa penurunan foto bukan sekadar simbol, melainkan pesan politik bahwa legitimasi seorang pejabat harus berdiri di atas dasar yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Alasan di Balik Aksi Protes

Menurut Rojab, putusan MK yang menyangkut kualifikasi pendidikan pejabat negara menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat. Ia menilai keputusan tersebut berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan konstitusi.

"Saya menurunkan foto ini bukan karena kebencian pribadi, tapi karena rasa malu sebagai wakil rakyat. Kalau persoalan ijazah saja bisa dibiarkan, lalu apa yang tersisa dari integritas negara ini?" ujar Rojab kepada awak media.

Ia menambahkan bahwa sikapnya murni didasari kesadaran moral dan bukan tekanan dari partai maupun kelompok politik tertentu. Rojab meminta masyarakat untuk tetap mengawal isu ini secara kritis namun damai.

Respons Publik dan Politis

Aksi tersebut memicu beragam reaksi. Sebagian warga Sukabumi mendukung langkah Rojab sebagai bentuk keberanian menyuarakan kegelisahan rakyat. Namun tak sedikit yang menilai aksi tersebut berlebihan dan berpotensi memicu polarisasi politik di daerah.

• Pendukung menilai sikap Rojab merepresentasikan suara publik yang kecewa terhadap proses hukum.
• Kritikus menilai pejabat DPRD sebaiknya menyampaikan protes melalui mekanisme resmi, bukan aksi simbolik.
• Pengamat politik menilai insiden ini mencerminkan menguatnya ketegangan antara legislatif daerah dan pusat.

Dampak bagi Citra Lembaga

Pengamat tata kelola pemerintahan menilai aksi tunggal seorang wakil ketua DPRD bisa berdampak luas terhadap citra lembaga legislatif. Di satu sisi, langkah itu menunjukkan adanya ruang kebebasan berekspresi. Di sisi lain, aksi serupa berpotensi ditiru di daerah lain dan memicu ketegangan politik yang tidak perlu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan DPRD Kota Sukabumi maupun pihak Istana terkait insiden tersebut. Publik menanti klarifikasi apakah aksi ini akan berujung pada sanksi internal atau justru menjadi preseden baru dalam budaya politik daerah.

Terlepas dari pro dan kontra, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa legitimasi pemimpin dibangun dari transparansi dan akuntabilitas. Tanpa keduanya, kepercayaan publik akan terus tergerus, dan simbol-simbol protes seperti ini hanya akan menjadi gejala dari persoalan yang lebih besar.