PAN Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen Menjadi Lima Persen

Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) secara tegas menyatakan keberatan terhadap wacana penaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen untuk pemilu mendatang. Penolakan ini didasari pada kekhawatiran menyusutnya kedaulatan rakyat akibat tingginya jumlah suara pemilih yang berpotensi terbuang sia-sia jika batas minimum elektoral dinaikkan secara drastis.

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa perubahan regulasi ambang batas parlemen semestinya merujuk pada prinsip proporsionalitas sistem pemilu serta mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghendaki penataan ulang syarat perolehan kursi legislatif secara rasional dan inklusif.

Kronologi Pembahasan Ambang Batas Parlemen Pascaputusan MK

Dinamika pembahasan ambang batas parlemen terus bergulir di ranah publik dan parlemen melalui serangkaian tahapan krusial:

1. Februari 2024: Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi Perludem lewat Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menyatakan angka ambang batas parlemen 4 persen harus diubah sebelum Pemilu 2029 agar tidak mendistorsi prinsip proporsionalitas pemilu.
2. Pertengahan 2024: Pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu mulai digulirkan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di mana muncul berbagai usulan fraksi, termasuk wacana menaikkan ambang batas menjadi 5 persen hingga 7 persen demi penyederhanaan partai politik.
3. November 2024: Sikap penolakan dari partai-partai menengah, termasuk PAN, mengemuka untuk mengimbangi dorongan kenaikan ambang batas yang dinilai mengancam keberagaman representasi politik rakyat di Senayan.

Alasan Mendasar di Balik Penolakan Kenaikan 5 Persen

Menurut PAN, penetapan ambang batas parlemen di angka 5 persen justru bertentangan dengan substansi putusan MK. Putusan lembaga pengawal konstitusi tersebut pada dasarnya menyoroti besarnya volume wasted votes atau suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi parlemen pada pemilu-pemilu sebelumnya.

"Penaikan ambang batas parlemen hingga 5 persen berisiko membuang lebih banyak suara pemilih sah. Prinsip dasar demokrasi adalah representasi; jangan sampai kehendak konstituen hilang hanya karena batasan persentase yang terlampau tinggi," ujar Viva Yoga Mauladi dalam keterangan resminya.

PAN menilai bahwa stabilitas sistem presidensial tidak semata-mata diukur dari sedikitnya jumlah fraksi di DPR. Demokrasi Indonesia dinilai memiliki karakteristik majemuk yang membutuhkan saluran representasi politik yang luas dan seimbang di tingkat nasional.

Dampak Terhadap Representasi Politik dan Konstituen

Kajian internal menunjukkan sejumlah dampak yang berpotensi timbul apabila regulasi threshold dinaikkan secara signifikan:

• Tingginya Suara Terbuang: Potensi hilangnya jutaan suara rakyat yang memilih partai-partai dengan perolehan suara antara 2 hingga 4,99 persen.
• Oligarki Partai Kuat: Polarisasi kekuasaan yang hanya menguntungkan partai-partai papan atas dan menghambat regenerasi gagasan politik alternatif.
• Penurunan Partisipasi Pemilih: Ketidakpuasan masyarakat akibat aspirasi suaranya tidak memiliki perwakilan di lembaga legislatif.

PAN mendorong agar perumusan angka ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 disusun menggunakan metode kalkulasi akademis yang teruji, transparan, dan tidak dirancang semata-mata untuk menjegal kekuatan partai politik tertentu di panggung nasional.