Menteri ESDM Ungkap Pemicu Antrean BBM Panjang di Makassar

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, angkat bicara mengenai fenomena antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bahlil menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan nasional, melainkan adanya anomali konsumsi lokal dan indikasi penyimpangan distribusi.

Menurut pantauan Kementerian ESDM bersama PT Pertamina (Persero), terdapat dua faktor utama yang memicu lonjakan antrean di lapangan. Pertama, adanya tren pergeseran konsumsi masyarakat dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Kedua, maraknya praktik kecurangan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menggunakan kendaraan dengan tangki modifikasi untuk membeli BBM secara berulang.

Dua Faktor Utama Antrean di SPBU

Bahlil memaparkan bahwa disparitas harga yang cukup lebar mendorong sebagian pengguna kendaraan beralih ke bahan bakar jenis Pertalite dan Solar subsidi. Namun, hal ini diperparah oleh keberadaan para penimbun atau pelangsir yang memanfaatkan situasi tersebut untuk meraup keuntungan pribadi.

"Stok BBM secara nasional sebenarnya berada dalam posisi sangat aman. Namun di lapangan, khususnya di Makassar, kami menemukan adanya pola peralihan konsumsi serta ulah oknum yang memodifikasi tangki kendaraan untuk membeli BBM bersubsidi dalam jumlah besar secara tidak wajar," tegas Bahlil di Jakarta.

Kementerian ESDM mendapati bahwa oknum pelangsir kerap bolak-balik mengantre di SPBU guna menyedot kuota BBM bersubsidi, yang kemudian ditimbun atau dijual kembali ke sektor industri dengan harga lebih tinggi. Aksi ilegal ini secara langsung merugikan masyarakat luas yang berhak mendapatkan bahan bakar bersubsidi secara layak.

Langkah Tegas Penertiban dan Pengawasan Distribusi

Guna mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian ESDM telah menginstruksikan PT Pertamina Patra Niaga dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk memperketat sistem pengawasan di seluruh jaringan SPBU. Kolaborasi dengan aparat penegak hukum juga diperkuat guna menindak tegas pelaku modifikasi tangki kendaraan.

Pemerintah menerapkan sejumlah langkah taktis guna memulihkan kelancaran distribusi energi di wilayah Sulawesi Selatan, antara lain:

• Optimalisasi Digitalisasi SPBU: Memperketat pencatatan transaksi melalui sistem QR Code subsidi tepat agar pelat nomor yang mencurigakan dapat segera diblokir secara otomatis.
• Penegakan Hukum Bersama Kepolisian: Melakukan razia rutin terhadap kendaraan yang terindikasi menggunakan tangki rakitan atau tangki ganda yang melanggar aturan keselamatan.
• Penambahan Suplai dan Jam Operasional: Menjamin pasokan ke SPBU tetap lancar dan menambah jam operasional pengiriman tangki BBM guna mengurai antrean antarkota.

Bahlil mengingatkan para pengelola SPBU agar tidak bermain mata dengan para spekulan. Sanksi tegas berupa penghentian pasokan hingga pencabutan izin usaha siap dijatuhkan kepada SPBU yang terbukti melayani pembelian BBM bersubsidi secara ilegal.

Melalui pengawasan yang terintegrasi dan respons cepat di tingkat regional, Kementerian ESDM optimistis distribusi BBM di Makassar akan segera normal. Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan panic buying karena ketersediaan pasokan dari kilang dan terminal BBM dipastikan mencukupi kebutuhan harian.