Masyarakat Adat Palang Enam Kantor Instansi Pemerintah Kabupaten Sorong

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, menghadapi gelombang tekanan keras dari komunitas adat setempat. Sebanyak enam kantor instansi pemerintah dipalang secara adat dan dipasangi simbol Salib Merah oleh massa yang tergabung dalam Konfederasi Selamatkan Tanah, Hutan, dan Manusia Papua (KSTHMP) pada Senin (14/9/2026). Langkah drastis ini ditempuh sebagai bentuk perlawanan terbuka atas tidak adanya respons dari pemerintah daerah terhadap aspirasi dan somasi yang telah dilayangkan sebelumnya.

Aksi pemalangan massal ini dipicu oleh kekecewaan mendalam masyarakat adat suku Moi terhadap Bupati Sorong, Jhonny Kamuru, yang dinilai mengabaikan tuntutan mereka. KSTHMP menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh terus menutup mata terhadap ekspansi industri ekstraktif yang secara nyata mengancam kelestarian ruang hidup dan hak ulayat masyarakat adat.

Kronologi Konflik dan Pengabaian Aspirasi Warga Adat

Eskalasi konflik lingkungan dan agraria di wilayah Kabupaten Sorong berakar dari proses perizinan perkebunan kelapa sawit yang dinilai cacat prosedur dan meminggirkan partisipasi masyarakat adat terdampak. Berikut adalah rangkaian peristiwa penting yang memicu aksi pemalangan tersebut:

1. 11 Agustus 2026 — Pembubaran Pembahasan Dokumen AMDAL: KSTHMP bersama warga adat melakukan aksi penolakan dan pembubaran paksa rapat pembahasan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), khususnya dokumen ANDAL serta RKL-RPL PT Papua Agri Mandiri, yang berlangsung di Aimas Hotel, Kabupaten Sorong. Pada pertemuan itu, pihak korporasi disinyalir mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sorong untuk segera menerbitkan berita acara persetujuan.
2. 13 Agustus 2026 — Aksi Pemalangan Kantor DLH dan Pelayangan Somasi: Menanggapi desakan korporasi tersebut, massa mendatangi kantor DLH Kabupaten Sorong guna menyegel kantor tersebut sebagai wujud penolakan, sekaligus melayangkan surat somasi resmi kepada jajaran Pemkab Sorong.
3. 14 September 2026 — Pemalangan Enam Kantor Instansi Daerah: Setelah menunggu selama lebih dari satu bulan tanpa kejelasan maupun itikad baik dari pimpinan daerah, massa KSTHMP memperluas aksi dengan memalang enam kantor dinas di lingkungan Pemkab Sorong secara serentak.

Tuntutan Dialog Terbuka dan Perlindungan Hutan Adat

KSTHMP menegaskan bahwa penyegelan instansi pemerintah ini merupakan puncak dari kebuntuan komunikasi birokrasi. Masyarakat adat menuntut adanya transparansi penuh dan penghentian seluruh proses izin yang merugikan kelangsungan generasi suku Moi di masa depan.

“Kami hanya menunggu bupati membuka ruang dialog yang melibatkan seluruh masyarakat adat Moi, terutama masyarakat adat yang terdampak langsung dari perkebunan kelapa sawit,” tegas perwakilan KSTHMP dalam pernyataan resminya.

Simbol Salib Merah dan palang adat yang dipasang pada gerbang instansi merupakan pesan tegas bahwa aktivitas pemerintahan di kantor-kantor terkait tidak boleh berjalan normal sebelum ada penyelesaian konkret. Masyarakat adat menuntut Pemkab Sorong segera mengambil langkah tegas untuk:

• Mencabut rekomendasi dan izin lingkungan milik PT Papua Agri Mandiri yang dinilai berpotensi merusak ekosistem hutan adat.
• Menggelar musyawarah terbuka antara kepala daerah, instansi teknis, dan perwakilan masyarakat adat terdampak.
• Memberikan kepastian hukum atas perlindungan wilayah adat suku Moi dari ancaman ekspansi perkebunan monokultur skala besar.

Hingga laporan ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi maupun tindakan pembongkaran palang adat dari pihak Pemkab Sorong. Aparatur sipil negara di kantor-kantor terdampak memilih untuk menahan diri guna menghindari potensi gesekan horizontal di lapangan.