UCL Wajibkan Kurikulum Inklusif, Dosen Sebut Mirip Fanatisme Agama

London — Universitas College London (UCL) dilaporkan menerapkan aturan baru yang mengharuskan para dosen membatasi jumlah materi yang diajarkan dari tokoh-tokoh laki-laki kulit putih yang sudah meninggal, atau yang kerap disebut "dead white men", dalam silabus perkuliahan. Kebijakan ini merupakan bagian dari skema besar universitas untuk "membebaskan" kurikulum dari dominasi perspektif Eropa-sentris dan laki-laki.

Asal-usul Kebijakan: Dokumen Panduan Internal

Kebijakan ini terungkap lewat dokumen panduan internal berjudul UCL Academic Careers Framework. Dokumen tersebut memuat ketentuan bahwa keterlibatan dalam inisiatif Liberating the Curriculum (LTC) menjadi salah satu syarat inti bagi para dosen yang mengajukan promosi jabatan akademik, khususnya menuju posisi profesor atau dosen tetap.

Pengungkapan ini pertama kali dilaporkan oleh media Inggris, The Telegraph, yang kemudian memicu perdebatan luas mengenai batas antara kebebasan akademik dan kewajiban institusional dalam pendidikan tinggi.

Tuntutan Bagi Dosen yang Ingin Dipromosikan

Menurut panduan tersebut, para kandidat yang mengajukan promosi jabatan diharapkan untuk:

1. Menunjukkan dampak dari partisipasi mereka dalam inisiatif Liberating the Curriculum.
2. Menyajikan "indikator dampak", yang dapat berupa penambahan materi pengajaran baru atau melakukan revisi substansial terhadap modul-modul lama.
3. Memperhitungkan umpan balik mahasiswa sebagai salah satu ukuran keberhasilan implementasi kurikulum.

Ketentuan ini menjadikan inisiatif kurikulum inklusif bukan sekadar agenda sukarela, melainkan bagian yang melekat dari proses penilaian kinerja dan pengembangan karier akademik di universitas tersebut.

Respons Seorang Profesor: Dianggap Mirip Fanatisme

Seorang profesor di UCL yang memilih untuk tetap anonim menyebut bahwa kebijakan tersebut memiliki nuansa yang mendekati zealotry atau semangat keagamaan yang berlebihan. Dalam pernyataannya, sang profesor menggambarkan tuntutan tersebut menyerupai "religious fervour" — sebuah fanatisme yang menuntut kepatuhan penuh dari setiap individu dalam komunitas akademik.

"Ini bukan lagi soal pendidikan yang terbuka, melainkan soal kepatuhan terhadap doktrin tertentu," demikian bunyi keluhan yang dikutip dari pernyataan anonim tersebut.

Kritik ini mencerminkan kekhawatiran sebagian kalangan akademik bahwa kebijakan semacam itu berpotensi membatasi ruang diskusi ilmiah dan menggeser fokus dari kualitas riset menuju kepatuhan ideologis.

Penjelasan Resmi UCL

Di pihak lain, UCL menegaskan bahwa inisiatif Liberating the Curriculum bertujuan mewujudkan kurikulum yang inklusif. Menurut penjelasan resmi universitas, inisiatif ini dirancang untuk:

• Menantang kurikulum tradisional yang Eropa-sentris dan didominasi laki-laki.
• Memastikan karya para sarjana yang terpinggirkan — khususnya yang membahas isu ras, seksualitas, gender, dan disabilitas — mendapatkan ruang yang layak dalam materi ajar.
• Menciptakan lingkungan belajar yang lebih mewakili keberagaman masyarakat.

UCL menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan komitmen universitas terhadap kesetaraan dan keberagaman dalam dunia pendidikan tinggi.

Kontroversi yang Mengemuka

Kasus ini kembali menghidupkan perdebatan panjang soal "cancel culture" dan pembersihan warisan intelektual Barat di kampus-kampus. Para penentang berargumen bahwa membatasi kutipan dan teori dari pemikir-pemikir klasik hanya karena latar belakang demografi mereka berpotensi merusak fondasi pendidikan akademik.

Sementara itu, para pendukung kebijakan menilai diversifikasi kurikulum adalah langkah yang sudah lama tertunda dan penting untuk mencerminkan realitas masyarakat modern.

Reaksi Publik

Sejak kabar ini beredar, jagat maya ramai membahas dampak kebijakan tersebut terhadap masa depan pendidikan tinggi di Inggris. Sebagian pihak menilai UCL telah melangkah terlalu jauh, sementara yang lain menyebut kritik terhadap kebijakan ini justru menunjukkan resistensi terhadap perubahan sosial yang lebih adil.

Nasib kebijakan ini sendiri masih menjadi tanda tanya besar, mengingat tekanan publik terus meningkat dan UCL belum memberikan pernyataan lanjutan yang lebih rinci mengenai mekanisme evaluasi promosi berbasis inisiatif kurikulum inklusif.