Rachida Dati Jalani Sidang Dugaan Korupsi Renault-Nissan di Paris

Mantan Menteri Kehakiman Prancis yang kini menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Rachida Dati, resmi menjalani persidangan di Pengadilan Kriminal Paris (Tribunal Correctionnel de Paris). Dati didakwa atas dugaan korupsi pasif dan perdagangan pengaruh pasif terkait penerimaan dana ratusan ribu euro dari aliansi otomotif Renault-Nissan yang dipimpin oleh Carlos Ghosn.

Kasus hukum yang menyita perhatian publik Eropa ini berpusat pada aliran dana senilai 900.000 euro (setara sekitar Rp15,3 miliar) yang diterima Dati antara tahun 2009 hingga 2013. Pada periode tersebut, Dati berstatus aktif sebagai anggota Parlemen Eropa (MEP) sekaligus menjalankan profesi sebagai pengacara konsultan.

Kronologi dan Rangkaian Penyelidikan Kasus

Jaksa Penuntut Keuangan Nasional Prancis (PNF) menduga bahwa pembayaran tersebut merupakan kompensasi terselubung atas aktivitas lobi ilegal di tingkat Parlemen Eropa, bukan murni imbalan jasa konsultasi hukum profesional.

1. Periode 2009–2013: Rachida Dati menandatangani kontrak konsultasi dengan entitas RNBV (Renault-Nissan BV), anak perusahaan aliansi yang berbasis di Belanda. Selama kurun waktu tersebut, ia menerima pembayaran tahunan sebesar 300.000 euro.
2. November 2018: Carlos Ghosn ditangkap di Tokyo, Jepang, atas dugaan pelanggaran keuangan. Penangkapan ini memicu audit internal menyeluruh terhadap seluruh pengeluaran RNBV di Belanda.
3. Pertengahan 2019: Temuan audit internal Renault-Nissan diserahkan kepada otoritas penegak hukum Prancis, yang segera membuka investigasi awal terhadap kontrak-kontrak mencurigakan, termasuk pembayaran kepada Rachida Dati.
4. Juli 2021: PNF secara resmi menetapkan Rachida Dati sebagai tersangka atas tuduhan korupsi pasif dan penyalahgunaan wewenang.
5. Awal 2024: Hakim pemeriksa memutuskan melimpahkan berkas perkara Rachida Dati dan Carlos Ghosn ke meja hijau pengadilan pidana.

Bantahan Dati dan Status Carlos Ghosn

Pihak pembela Rachida Dati secara konsisten menolak seluruh dakwaan jaksa. Tim kuasa hukumnya menegaskan bahwa seluruh penerimaan honorarium tersebut sah, telah dilaporkan secara transparan kepada otoritas pajak, dan mencerminkan pekerjaan nyata sebagai pengacara internasional yang membantu ekspansi aliansi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Klien kami melakukan pekerjaan nyata dalam kapasitasnya sebagai advokat independen. Tidak ada satu pun bukti intervensi parlemen atau perdagangan pengaruh ilegal dalam pelaksanaan tugas profesional tersebut," ujar juru bicara tim kuasa hukum Dati dalam keterangan pers.

Sementara itu, mantan CEO Renault-Nissan Carlos Ghosn diadili secara in absentia karena saat ini masih berada di Lebanon menyusul pelariannya dari Jepang pada akhir 2019. Ghosn membantah telah menyalahgunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun politik.

Implikasi Politik terhadap Pemerintahan Prancis

Persidangan ini memberikan tekanan politik signifikan bagi pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Rachida Dati merupakan salah satu figur politik konservatif paling menonjol yang direkrut ke dalam kabinet Macron.

• Posisinya di Kabinet: Oposisi mendesak pengunduran diri Dati guna menjaga integritas institusi pemerintahan selama proses peradilan berlangsung.
• Ancaman Hukuman: Jika terbukti bersalah, Dati terancam hukuman penjara hingga 10 tahun, denda finansial besar, serta pencabutan hak politik untuk menduduki jabatan publik.
• Agenda Reformasi: Kasus ini kembali menyoroti regulasi terkait konflik kepentingan bagi pejabat publik yang merangkap profesi sebagai konsultan swasta di Uni Eropa.