Proyek Rp1.400 Triliun Ancam Desa Adat di India

Bayangkan rumah yang telah ditinggali keluarga Anda selama tujuh generasi tiba-tiba berada di bawah permukaan air. Bukan karena banjir bandang atau bencana alam, melainkan akibat keputusan yang diambil jauh di ruang rapat pemerintahan. Itulah yang kini dihadapi ratusan warga suku di India, saat megaproyek penghubung sungai senilai US$87 miliar atau setara Rp1.400 triliun mengancam menenggelamkan desa dan lahan pertanian warisan leluhur mereka. Isu ini penting bukan hanya bagi mereka, tetapi bagi kita semua: ia mempertanyakan sejauh mana ambisi infrastruktur boleh mengorbankan manusia dan ekosistem.

Proyek ini merupakan bagian dari ambisi lama pemerintah India untuk menghubungkan sungai-sungai besar melalui jaringan kanal, bendungan, dan reservoir. Tujuannya terdengar mulia: mengalihkan air dari wilayah yang dianggap surplus ke daerah yang kekeringan, meningkatkan irigasi, dan mendorong ketahanan pangan. Namun di balik janji itu, muncul pertanyaan besar soal siapa yang menanggung beban dan siapa yang menikmati manfaat.

Apa Itu Proyek Penghubung Sungai?

Secara sederhana, proyek penghubung sungai (river interlinking) adalah upaya memindahkan air dari satu daerah aliran sungai ke daerah lain melalui infrastruktur buatan. Ibarat seperti membangun pipa raksasa yang menyambungkan dua kolam besar, sehingga kolam yang kebanjiran bisa mengisi kolam yang mengering. Algoritma perencanaan dan model hidrologi digunakan untuk memprediksi debit air, pola musim, hingga dampak jangka panjang.

Namun, model-model ini sering kali mengabaikan variabel sosial. Warga yang terdampak mengaku tidak pernah dilibatkan secara bermakna dalam penelitian maupun konsultasi publik. Mereka menilai kajian dampak lingkungan hanya menjadi formalitas, sementara keputusan sudah diambil sejak awal.

Dampak pada Desa dan Pertanian

Bagi komunitas adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah identitas, sejarah, dan sumber kehidupan. Lahan pertanian leluhur yang akan terendam berarti hilangnya mata pencaharian, pengetahuan turun-temurun tentang benih dan musim, serta ikatan spiritual dengan leluhur.

Data lapangan menunjukkan bahwa rehabilitasi dan kompensasi sering tidak sebanding dengan nilai tanah yang hilang. Proses ganti rugi pun kerap berbelit, sehingga warga terjebak dalam ketidakpastian bertahun-tahun.

Resistensi dan Masa Depan Proyek

"Kami tidak menolak pembangunan, tetapi kami menolak dihapus dari peta," kata seorang perwakilan warga dalam aksi damai yang berlangsung beberapa waktu lalu.

Protes ini bukan yang pertama. Di berbagai belahan dunia, proyek air berskala besar menghadapi resistensi serupa. Pemerintah berdalih proyek ini akan meningkatkan efisiensi irigasi dan pasokan listrik hidro. Kritikus menilai diperlukan pendekatan deep tech yang lebih adil: teknologi sensor, pemodelan machine learning, dan platform partisipatif untuk memastikan suara warga terdengar.

Pertanyaannya kini bukan sekadar apakah proyek ini akan berlanjut, tetapi bagaimana inovasi bisa diimplementasikan tanpa mengorbankan keadilan sosial. Jika tidak, disrupsi yang dijanjikan hanya akan menjadi luka bagi mereka yang paling lemah.