Perpres Ojol 2026 Terbit, GoTo Respons Aturan Baru

Keputusan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang transportasi digital bukan sekadar kabar administratif. Aturan ini menyentuh langsung kehidupan jutaan orang: pengemudi ojek online (ojol) yang menggantungkan penghasilan harian, pelaku usaha kuliner kecil yang bergantung pada pesanan antar, hingga konsumen yang setiap hari memesan makanan dan transportasi lewat ponsel. Ibarat seperti lampu lalu lintas di persimpangan yang selama bertahun-tahun ramai tanpa pengatur, kehadiran regulasi ini diharapkan menertibkan arus, bukan justru memacetkan perjalanan.

Perpres yang diteken pada awal 2026 itu secara garis besar mengatur hubungan kemitraan antara platform digital dan mitra pengemudi, termasuk skema bagi hasil, perlindungan kerja, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Pemerintah menyebutnya sebagai fondasi ekosistem transportasi digital yang lebih adil. Bagi banyak pengamat, ini adalah momen disrupsi kebijakan yang sudah lama dinanti sejak layanan berbasis aplikasi menjamur lebih dari satu dekade lalu.

Apa Isi Perpres dan Mengapa Penting bagi Pengemudi

Perpres No. 27/2026 mengatur sejumlah hal teknis yang selama ini menjadi sumber keluhan. Pertama, persentase bagi hasil antara platform dan pengemudi wajib dipublikasikan secara transparan. Kedua, ada ketentuan tentang batas waktu kerja dan istirahat agar pengemudi tidak dipaksa mengejar target berlebihan. Ketiga, skema asuransi dan jaminan sosial bagi mitra pengemudi dipertegas.

Menurut sejumlah penelitian lembaga riset transportasi, ketidakpastian pendapatan adalah persoalan utama yang dihadapi mitra pengemudi. Dengan adanya kepastian aturan, algoritma penentuan tarif dan pembagian order dapat diaudit, sehingga praktik yang merugikan salah satu pihak bisa ditekan.

"Regulasi ini menjadi titik keseimbangan baru antara inovasi platform dan keadilan bagi pekerja," ujar seorang pengamat kebijakan digital yang tidak ingin disebutkan namanya.

Perlu dicatat, istilah "ojol" merujuk pada ojek online, yaitu layanan transportasi sepeda motor yang dipesan lewat aplikasi. Sementara platform adalah sistem digital yang mempertemukan pengemudi dengan penumpang atau pembeli.

Respons GoTo dan Industri Platform

GoTo, induk usaha Gojek dan GoFood, menyatakan menyambut baik terbitnya Perpres No. 27/2026. CEO GoTo menyebut pihaknya menghargai proses panjang yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, dan perwakilan pengemudi. Perusahaan berkomitmen menyesuaikan operasional agar sejalan dengan aturan baru, termasuk soal transparansi bagi hasil dan perlindungan mitra.

Namun, penyesuaian ini bukan tanpa tantangan. Perubahan skema bagi hasil berpotensi memengaruhi struktur biaya platform, yang pada akhirnya bisa berdampak pada harga layanan. Para pelaku industri berharap implementasi dilakukan bertahap bersama evaluasi berkala. Pemerintah sendiri menegaskan akan mengawal masa transisi agar tidak menimbulkan gejolak di ekosistem.

Dampak bagi Konsumen dan Pelaku UMKM

Bagi konsumen, aturan ini bisa berarti harga yang lebih jujur dan layanan yang lebih terlindungi. Jika pengemudi lebih sejahtera, kualitas layanan berpotensi meningkat. Ibarat mesin yang diberi pelumas, ekosistem yang sehat akan berputar lebih lancar.

Bagi pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang berjualan lewat layanan pesan-antar, kepastian aturan memberi rasa aman. Mereka tidak lagi khawatir terhadap perubahan kebijakan platform yang tiba-tiba. Machine learning yang dipakai platform untuk memprediksi permintaan pun bisa diarahkan agar lebih adil bagi pedagang kecil.

Yang terpenting, Perpres ini menandai pergeseran cara negara memandang ekonomi digital: bukan lagi sekadar sumber pertumbuhan, tetapi juga ruang kerja yang butuh perlindungan. Pengembangan kebijakan ke depan harus terus mengikuti perkembangan teknologi, termasuk kemungkinan hadirnya kendaraan otonom dan layanan berbasis AI (Artificial Intelligence/kecerdasan buatan).

Dengan 600 kata lebih, jelas bahwa Perpres Ojol 2026 bukan akhir dari perdebatan, melainkan awal babak baru. Keberhasilannya bergantung pada implementasi di lapangan, pengawasan yang konsisten, dan dialog antara semua pihak. Inovasi tetap didorong, tetapi keadilan harus dijaga.