PARIS — Wacana Penghapusan Batas Kerja 35 Jam Dinilai Pangkas Upah Buruh

Wacana pembongkaran regulasi jam kerja resmi di Prancis kembali memicu perdebatan sengit di panggung politik dan ekonomi nasional. Pakar hukum ketenagakerjaan terkemuka, Joseph-Antoine Morin, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah politisi dan kandidat presiden yang mengusulkan penghapusan batas legal kerja 35 jam per pekan. Dalam analisis hukum yang dirilis melalui harian Le Monde, Morin menegaskan bahwa narasi "bekerja lebih banyak" sejatinya merupakan kedok struktural untuk "membayar pekerja lebih murah".

Isu jam kerja telah menjadi medan pertempuran ideologis di Prancis selama lebih dari dua dekade. Para pengkritik aturan ini kerap menuduh regulasi 35 jam melemahkan daya saing korporasi global Prancis. Namun, tinjauan yuridis menunjukkan fakta yang jauh berbeda dari retorika kampanye yang beredar di publik.

Kronologi Polemik Regulasi Jam Kerja di Prancis

Ketegangan terkait pembatasan durasi kerja di Prancis telah melalui beberapa fase penting dalam sejarah ketenagakerjaan modern:

1. Tahun 1998–2000: Pemerintah Prancis di bawah Perdana Menteri Lionel Jospin mengesahkan Undang-Undang Aubry, yang memangkas batas resmi jam kerja dari 39 jam menjadi 35 jam per pekan demi mendorong penyerapan tenaga kerja baru.
2. Tahun 2007: Presiden Nicolas Sarkozy meluncurkan slogan "travailler plus pour gagner plus" (bekerja lebih banyak untuk berpenghasilan lebih besar) dengan memberikan pembebasan pajak atas upah lembur tanpa menghapus batas 35 jam.
3. Dekade Terakhir hingga Kini: Sejumlah faksi konservatif dan kandidat presiden secara konsisten mendesak deregulasi total atau penghapusan durasi legal kerja, dengan alasan fleksibilitas pasar tenaga kerja.

Kekeliruan Argumen: Batas Legal Bukan Larangan Lembur

Dalam telaah hukumnya, Joseph-Antoine Morin menepis narasi yang mengeklaim bahwa aturan 35 jam membatasi produktivitas nasional. Secara hukum perburuhan Prancis, tidak ada larangan mutlak bagi karyawan untuk bekerja melampaui 35 jam dalam seminggu.

"Tidak ada satu pun karyawan yang dilarang bekerja lebih dari 35 jam per pekan. Menjanjikan 'penghapusan' durasi legal kerja pada kenyataannya bertujuan menurunkan nilai bayaran per jam kerja buruh," tegas Morin.

Batas 35 jam berfungsi sebagai ambang batas penghitungan kompensasi (seuil de déclenchement). Setiap jam kerja yang dilakukan melebihi kuota 35 jam wajib dihitung sebagai kerja lembur (heures supplémentaires) dengan premi upah tambahan berkisar antara 10% hingga 50% di atas tarif dasar per jam.

Dampak Langsung terhadap Daya Beli Tenaga Kerja

Jika batas legal 35 jam dihapus atau dinaikkan—misalnya menjadi 39 atau 40 jam per pekan—maka dampak langsung yang terjadi mencakup:

• Hilangnya Premi Lembur: Jam kerja ekstra antara jam ke-36 hingga ke-40 akan dibayar dengan tarif standar biasa, bukan tarif premi lembur.
• Penurunan Upah Riil: Karyawan dituntut bekerja dengan durasi lebih panjang untuk mempertahankan tingkat pendapatan nominal yang sama seperti sebelumnya.
• Pengurangan Beban Pengusaha: Perusahaan diuntungkan karena biaya kompensasi tenaga kerja per jam menurun drastis tanpa perlu menambah rekrutmen baru.

Morin menyimpulkan bahwa penghapusan durasi legal kerja bukanlah reformasi menuju kebebasan berusaha, melainkan transfer beban finansial langsung dari korporasi ke pundak para pekerja melalui pemangkasan tarif jam kerja efektif.