Paragraf 3:

Para demonstran mengklaim bahwa jalannya sidang pleno telah menyimpang dari semangat demokrasi dan keadaban yang selama ini dijunjung tinggi oleh NU. Mereka menuding bahwa mekanisme pengambilan keputusan di dalam ruang sidang tidak lagi mencerminkan aspirasi kader di tingkat akar rumput. Beberapa peserta aksi terlihat menangis saat berorasi, menggambarkan kekecewaan yang amat dalam terhadap institusi yang mereka cintai. Seorang kader muda dari Sulawesi Selatan, yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa perjalanannya menempuh ribuan kilometer ke Jombang terasa sia-sia jika suara dasar hanya menjadi hiasan statistik di atas kertas. Lebih dari 500 kader dari berbagai daerah disebut-sebut bergabung dalam aksi tersebut, meskipun angka pastinya masih simpang siur dan belum bisa dikonfirmasi secara independen oleh panitia muktamar.

Tuntutan Pergantian Pimpinan Sidang

Titik sentral dari aksi ini adalah tuntutan keras terhadap pimpinan sidang yang sedang memimpin jalannya Muktamar ke-35. Fathoni, yang tampil sebagai juru bicara massa, secara gamblang menyatakan bahwa figur yang memimpin sidang utama dinilai tidak lagi memiliki legitimasi moral untuk berdiri di podium kehormatan. Dalam orasinya yang dibarengi tepuk tangan dan sorakan massa, ia menyampaikan bahwa prosesi sidang telah berubah menjadi ajang formalitas belaka, di mana mekanisme check and balances antara peserta dan pimpinan sidang lumpuh total. Menurutnya, setiap kali ada kader yang mengajukan keberatan atau interupsi terkait tata tertib, suara tersebut ditekan dengan alasan efisiensi waktu, padahal substansi yang diperdebatkan sangat fundamental bagi masa depan organisasi.

"Kami di sini bukan untuk merusak, melainkan untuk menyelamatkan marwah muktamar. Pimpinan sidang harus diganti karena beliau tidak lagi merepresentasikan nama baik kader NU se-Indonesia. Jika sidang terus dipimpin oleh figur yang seperti ini, maka keputusan apa pun yang dihasilkan akan terus diwarnai kecurigaan dan tidak akan pernah diterima oleh kader di luar sana. Kami menuntut agar forum ini kembali bersih, adil, dan rahmatan lil 'alamin."

Kutipan tersebut disambut teriakan takbir dan salawat dari ribuan massa yang memenuhi halaman barat Ponpes Bahrul Ulum. Beberapa kader senior yang kebetulan lewat terlihat berhenti sejenak, mengamati dengan ekspresi campur aduk antara keprihatinan dan pemikiran mendalam. Tidak sedikit pula peserta muktamar yang awalnya hendak masuk ke ruang sidang justru memilih bergabung dengan barisan demonstran, menambah massa aksi yang semakin tak terkendali. Tuntutan pergantian pimpinan sidang kini bukan lagi sekadar slogan di atas kertas, melainkan menjadi isu sentral yang menghantui setiap sesi diskusi di dalam maupun di luar ruangan muktamar.

Dampak Terhadap Dinamika Muktamar

Gejolak di luar ruangan sidang tentu saja memberikan tekanan psikologis yang luar biasa bagi para peserta muktamar di dalam gedung. Suasana yang seharusnya kondusif untuk membahas program kerja, pemilihan ketua umum, dan arah kebijakan NU lima tahun ke depan, kini terpecah oleh suara-suara protes dari luar. Beberapa pengurus harian terlihat keluar masuk ruangan koordinasi dengan wajah serius, membawa ponsel yang terus berdering. Terdapat isu yang beredar di kalangan wartawan bahwa pimpinan sidang sempat mengadakan pertemuan darurat dengan beberapa ketua tanfidziyah daerah untuk membahas respons terhadap aksi tersebut, meskipun pernyataan resmi dari kepanitiaan belum juga keluar hingga berita ini diturunkan.

Dalam kacamata politik keorganisasian, aksi ini bisa diartikan sebagai luka terbuka yang menunjukkan adanya jurang pemisah antara elite pengurus puncak dan kader basis. NU yang dikenal dengan tradisi musyawarah dan mufakat—yang sering dijuluki sebagai demokrasi ala NU—kini diuji oleh paradoks demokrasi itu sendiri. Apakah suara mayoritas di dalam ruangan sidang lebih sah daripada suara kader yang berorasi di halaman pondok pesantren? Pertanyaan itu terus bergaung, terutama di tengah maraknya penggunaan media sosial yang membuat setiap detik aksi protes tersebut viral dan mendapat simpati dari kader di daerah-daerah yang tidak bisa hadir secara fisik ke Jombang.

Seiring bergulirnya waktu, terlihat beberapa tokoh perwakilan panitia akhirnya mendekati massa aksi dengan niat berdialog. Mereka membawa mikrofon portabel dan mencoba menenangkan suasana, menjanjikan bahwa aspirasi para demonstran akan disampaikan dalam rapat pleno malam nanti. Namun, massa yang sudah terlanjur emosional tidak serta-merta menerima tawaran tersebut. Terjadi aksi saling sahut yang cukup alot, di mana perwakilan demonstran menuntut jaminan tertulis, bukan sekadar janji lisan yang bisa dilupakan begitu saja. Sampai sore menjelang, barisan massa masih bertahan di posisi mereka, menolak bubar sebelum ada keputusan konkret mengenai nasib pimpinan sidang yang mereka protes.

Aksi protes kader NU ini menjadi cermin bahwa Muktamar ke-35 di Jombang bukanlah sekadar formalitas organisasi, melainkan pertarungan narasi dan legitimasi yang akan menentukan wajah NU di masa depan. Apakah muktamar mampu menelusuri kembali akar demokrasinya, ataukah ia akan terus terjebak dalam dinamika elitis yang mengesampingkan suara basis, menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab. Yang pasti, dentuman suara kader di halaman Ponpes Bahrul Ulum telah mengguncang fondasi muktamar dan meninggalkan luka yang tidak mudah diobati begitu saja.