Nobel Ekonomi: RI Perlu Inovasi, Bukan Sekadar SDA

Peringatan serius datang dari peraih Nobel Ekonomi, James A. Robinson, yang menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi 8 persen tidak akan tercapai jika Indonesia hanya mengandalkan sumber daya alam (SDA). Ibarat sebuah keluarga yang mewarisi tanah luas tetapi tidak pernah membangun pabrik atau usaha di atasnya, negara yang menggantungkan diri pada komoditas mentah cenderung kehilangan momentum ketika harga dunia bergejolak. Bagi pembaca awam, ini penting: pertumbuhan yang rapuh berarti lapangan kerja sulit tercipta, pendapatan stagnan, dan generasi muda kehilangan peluang.

Mengapa SDA Tidak Cukup Menopang Pertumbuhan 8 Persen?

Robinson menjelaskan bahwa negara-negara yang mengandalkan SDA sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi sering kali berakhir sia-sia. Fenomena ini dalam ilmu ekonomi dikenal sebagai "kutukan sumber daya" (resource curse), yaitu situasi ketika kekayaan alam justru melemahkan daya saing industri lain. Alih-alih menggerakkan inovasi, dana mengalir ke sektor ekstraktif yang padat modal tetapi sedikit menyerap tenaga kerja. Data historis memperkuat hal ini: sejumlah negara kaya minyak di Afrika dan Amerika Latin tumbuh lambat selama dekade 1980–2000, sementara negara tanpa SDA melimpah seperti Korea Selatan dan Singapura justru melesat berkat industri teknologi dan jasa.

Dalam konteks Indonesia, SDA masih menyumbang porsi besar bagi penerimaan negara dan ekspor. Namun, harga komoditas seperti batu bara, minyak sawit, dan nikel sangat fluktuatif. Ketika harga jatuh, anggaran negara langsung tertekan. Robinson menekankan bahwa pertumbuhan 8 persen membutuhkan mesin pertumbuhan yang lebih beragam, bukan sekadar siklus komoditas.

Pelajaran dari Negara yang Berhasil Bertransformasi

Robinson, yang meraih Nobel bersama Daron Acemoglu dan Simon Johnson pada 2024, lama meneliti peran institusi dalam pembangunan. Menurutnya, kunci transformasi adalah institusi inklusif—aturan main yang memberi ruang bagi banyak orang untuk berinovasi dan berbisnis, bukan hanya segelintir elite. "Negara yang hanya mengandalkan SDA sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi seringkali berakhir sia-sia," ujarnya dalam sebuah forum diskusi ekonomi belum lama ini.

"Pertumbuhan tinggi tidak lahir dari menggali tanah lebih dalam, tetapi dari menciptakan nilai tambah di atasnya."

Analogi sederhananya: sebuah negara bisa kaya karena menjual kayu gelondongan, tetapi akan jauh lebih kaya jika mengolahnya menjadi furnitur, kertas, atau bahan bangunan bernilai tinggi. Setiap tahap pengolahan menciptakan lapangan kerja, transfer teknologi, dan pendapatan pajak yang lebih besar. Inilah yang disebut hilirisasi, namun hilirisasi saja tidak cukup jika tidak diikuti pengembangan ekosistem riset, pendidikan vokasi, dan startup teknologi.

Langkah Konkret Menuju Ekonomi Berbasis Inovasi

Untuk mengejar pertumbuhan 8 persen, Robinson menyarankan beberapa fokus. Pertama, alokasi anggaran riset dan pengembangan (R&D) yang signifikan. Saat ini, belanja R&D Indonesia masih di bawah 0,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), jauh tertinggal dari Korea Selatan yang mencapai lebih dari 4 persen. Kedua, penguatan pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) agar lahir talenta digital yang mampu mengembangkan algoritma, platform, dan deep tech (teknologi mendalam) di dalam negeri.

Ketiga, reformasi regulasi yang memudahkan pendirian perusahaan teknologi dan melindungi hak kekayaan intelektual. Tanpa kepastian hukum, inovator enggan mengambil risiko. Keempat, diversifikasi ekspor ke produk manufaktur bernilai tambah dan jasa digital.

Robinson juga mengingatkan bahwa disrupsi teknologi global—dari kecerdasan buatan (AI/artificial intelligence) hingga kendaraan listrik—membuka peluang baru. Indonesia memiliki bahan baku baterai seperti nikel, tetapi tanpa kemampuan mengolah dan merancang baterai sendiri, nilai tambahnya tetap kecil. Di sinilah kolaborasi antara universitas, industri, dan pemerintah menjadi krusial.

Implikasi bagi Kehidupan Sehari-hari

Jika peringatan ini diabaikan, dampaknya terasa nyata: upah stagnan, pengangguran muda meningkat, dan ketimpangan melebar. Sebaliknya, ekonomi yang digerakkan inovasi menciptakan pekerjaan bergaji lebih baik, harga barang lebih kompetitif, dan layanan publik lebih efisien. Pertumbuhan 8 persen bukan sekadar angka statistik, melainkan janji kesejahteraan. Namun, seperti kata Robinson, janji itu hanya terwujud bila Indonesia berani beralih dari sekadar penambang menjadi pencipta. Transformasi ini membutuhkan waktu, konsistensi, dan keberanian politik untuk menempatkan penelitian, pengembangan, dan pendidikan di jantung kebijakan ekonomi.