NEW YORK — Zohran Mamdani Larang Penggunaan AI di Sekolah

NEW YORK, TERDEPAN.ID — Pemerintah Kota New York secara resmi mengambil langkah tegas terkait integrasi teknologi di sektor pendidikan. Wali Kota New York, Zohran Mamdani, mengumumkan kebijakan baru yang melarang penggunaan kecerdasan buatan (AI) generatif di seluruh sekolah negeri untuk tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga sekolah menengah pertama (SMP). Kebijakan restriksi ini akan berlaku secara komprehensif selama masa moratorium satu tahun.

Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran yang kian meningkat di kalangan pendidik dan pakar perkembangan anak mengenai dampak ketergantungan teknologi terhadap kemampuan berpikir kritis, literasi dasar, dan daya analisis siswa pada usia formatif. Dinas Pendidikan Kota New York menyatakan bahwa jeda satu tahun ini diperlukan untuk melakukan evaluasi mendalam serta menyusun kurikulum adaptif yang lebih aman bagi tumbuh kembang kognitif peserta didik.

Kronologi Pengambilan Kebijakan dan Tahapan Evaluasi

Keputusan drastis yang ditetapkan oleh Balai Kota New York ini tidak terjadi secara mendadak, melainkan melalui serangkaian proses pengawasan dan kajian akademis sejak awal tahun ajaran. Berikut adalah garis waktu dan kronologi penetapan kebijakan tersebut:

1. Evaluasi Awal (Januari - Maret): Dinas Pendidikan Kota New York menerima ratusan laporan dari tenaga pendidik mengenai penurunan kualitas esai, kemampuan berhitung mandiri, dan integrasi jawaban otomatis yang dihasilkan oleh platform kecerdasan buatan seperti ChatGPT di kalangan siswa SMP.
2. Kajian Akademis Independen (April - Mei): Tim ahli dari konsorsium universitas lokal menyerahkan hasil riset yang menunjukkan bahwa penggunaan perangkat AI generatif pada anak di bawah usia 15 tahun berisiko mengikis kemampuan memecahkan masalah (problem-solving) secara mandiri hingga 40 persen.
3. Penerbitan Dekrit Resmi (Juli): Wali Kota Zohran Mamdani menandatangani keputusan eksekutif yang melarang total akses dan penggunaan perangkat lunak AI berbasis pemrosesan bahasa alami di lingkungan sekolah selama 12 bulan ke depan.

Detail Cakupan Larangan dan Sasaran Kebijakan

Kebijakan ini menjangkau seluruh fasilitas pendidikan di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota New York. Restriksi ini tidak hanya berlaku pada perangkat keras milik sekolah, tetapi juga melarang pemanfaatan alat AI dalam penyelesaian tugas rumah yang terhubung dengan sistem pembelajaran resmi.

Beberapa poin kunci terkait pelaksanaan moratorium ini mencakup:

• Cakupan Usia: Melindungi siswa dari tingkat PAUD, Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan perkiraan total mencapai lebih dari 500.000 siswa.
• Pemblokiran Jaringan: Jaringan Wi-Fi dan komputer di lebih dari 1.800 sekolah negeri akan memblokir secara teknis akses ke domain penyedia layanan AI generatif.
• Penguatan Kurikulum Manual: Pengalihan metode pembelajaran kembali fokus pada penulisan tangan, diskusi tatap muka, serta penggunaan buku teks fisik untuk memperkuat fondasi kognitif.

"Kita tidak bisa membiarkan fondasi berpikir kritis anak-anak kita digantikan oleh algoritma instan. Kebijakan ini adalah bentuk perlindungan terhadap proses tumbuh kembang alami otak anak-anak New York sebelum mereka diperkenalkan pada teknologi tingkat lanjut," tegas Wali Kota Zohran Mamdani dalam konferensi pers di Balai Kota.

Reaksi Publik dan Langkah Selanjutnya

Keputusan Wali Kota Zohran Mamdani ini menuai beragam tanggapan dari publik. Asosiasi Guru New York memberikan apresiasi penuh atas keberanian pemerintah kota dalam mengambil jeda dari gempuran digitalisasi. Mereka menilai bahwa siswa membutuhkan interaksi manusiawi yang lebih intensif serta metode belajar tradisional untuk membentuk karakter dan ketahanan mental.

Di sisi lain, beberapa pengamat teknologi mengkhawatirkan bahwa larangan ini dapat membuat siswa New York tertinggal dari segi literasi digital dibandingkan daerah lain. Namun, Balai Kota menegaskan bahwa program pelatihan literasi digital tetap berjalan, namun fokusnya diubah dari penggunaan alat otomatis menjadi pemahaman etika dan logika komputasi tanpa generator teks otomatis.

Selama periode moratorium 365 hari ini, sebuah panel khusus yang terdiri dari pakar neurosains, psikolog anak, dan praktisi pendidikan akan mengumpulkan data berkala. Hasil evaluasi komprehensif tersebut nantinya akan menentukan apakah larangan ini akan diperpanjang, dimodifikasi, atau digantikan dengan regulasi integrasi terpandu di masa mendatang.