Menteri PKP Maruarar Minta Pengembang Bertanggung Jawab Selesaikan LRT City

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan komitmennya dalam mengawal penyelesaian sengketa serta percepatan serah terima unit hunian berbasis transit di kawasan LRT City. Menteri PKP Maruarar Sirait secara terbuka meminta seluruh pihak terkait, khususnya pengembang dan pemangku kepentingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk bertanggung jawab penuh atas hak-hak konsumen yang belum terpenuhi.

Langkah tegas ini diambil menyusul adanya laporan masyarakat terkait keterlambatan penyelesaian proyek hunian berkonsep Transit-Oriented Development (TOD) tersebut, termasuk kendala penerbitan dokumen legalitas kepemilikan unit bagi para pembeli.

"Kami tidak ingin masyarakat yang sudah memenuhi kewajibannya membayar hunian justru dirugikan. Semua pihak yang terlibat dalam pembangunan proyek LRT City harus duduk bersama dan bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya tepat waktu," tegas Maruarar Sirait dalam keterangannya di Jakarta.

Kronologi dan Langkah Penanganan Proyek LRT City

Kementerian PKP menyusun langkah evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek LRT City melalui sejumlah tahapan penanganan terstruktur:

1. Tahap Inventarisasi Masalah: Tim Kementerian PKP memetakan persoalan di lapangan, mulai dari progres fisik konstruksi yang tersendat, kendala pembiayaan, hingga penundaan serah terima kunci kepada konsumen.
2. Pemanggilan Pengembang dan Pihak Terkait: Kementerian PKP memanggil pihak manajemen pengembang, perbankan penyalur Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen (KPR/KPA), serta otoritas transportasi untuk memaparkan rencana aksi penyelesaian kendala teknis dan finansial.
3. Penyusunan Timeline Penyelesaian: Pemerintah menetapkan target waktu yang mengikat bagi pengembang untuk menyelesaikan sisa pekerjaan fisik dan melengkapi legalitas perizinan, termasuk Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan pemecahan sertifikat kepemilikan.
4. Pengawasan Berkala: Kementerian PKP membentuk tim monitoring khusus guna memastikan progres di lapangan berjalan sesuai komitmen tanpa merugikan konsumen.

Perlindungan Konsumen dan Penguatan Program Hunian Nasional

Maruarar menekankan bahwa proyek hunian terintegrasi transportasi massal seperti LRT City merupakan pilar penting dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah yang dicanangkan pemerintah. Kepercayaan publik terhadap hunian vertikal terintegrasi transportasi massal sangat bergantung pada transparansi dan integritas para pengembang.

Pemerintah berkomitmen memperketat regulasi pengawasan sektor properti agar tidak ada lagi celah bagi pengembang yang mengabaikan hak konsumen. Upaya ini mencakup kepastian perizinan, pemenuhan fasilitas sosial dan umum, hingga jaminan penyerahan Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (SHM Sarusun) secara tepat waktu.

• Jaminan Legalitas: Pengembang diwajibkan menyelesaikan seluruh kewajiban administrasi pertanahan sebelum batas waktu yang disepakati.
• Kualitas Bangunan: Memastikan seluruh unit yang diserahterimakan telah memenuhi standar keselamatan dan kelayakan huni.
• Mitigasi Risiko Konsumen: Menghadirkan skema mediasi terpusat agar keluhan pembeli tertangani secara transparan.

Dengan adanya pengawalan langsung dari Kementerian PKP, pemerintah berharap proyek-proyek LRT City dapat segera rampung sehingga masyarakat dapat menikmati hunian modern yang terintegrasi langsung dengan jaringan transportasi publik secara aman dan nyaman.