MEDAN — Golkar Sumut Tegaskan Tak Beri Bantuan Hukum kepada Dhody Thahir

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Sumatera Utara secara tegas menyatakan tidak akan memberikan pendampingan maupun perlindungan hukum kepada anggotanya, Dhody Thahir. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara tersebut saat ini tengah berhadapan dengan proses penegakan hukum di wilayah hukum Sumatera Utara.

Ketegasan sikap partai berlambang pohon beringin tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Sumut, Andar Amin Harahap. Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen partai dalam mendukung prinsip supremasi hukum yang transparan, adil, dan tanpa pandang bulu.

Sikap Tegas Pimpinan dan Penghormatan Proses Hukum

Andar Amin Harahap menekankan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Oleh karena itu, Partai Golkar menyerahkan penanganan perkara yang membelit Dhody Thahir sepenuhnya kepada aparat penegak hukum tanpa intervensi politik sedikit pun.

"Kami dari DPD Partai Golkar Sumatera Utara menegaskan tidak memberikan perlindungan hukum. Kami menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada proses hukum yang sedang berjalan," tegas Andar Amin Harahap saat memberikan keterangan di Medan.

Menurut Andar, keputusan untuk tidak menyediakan tim advokasi internal merupakan bagian dari penegakan disiplin organisasi. Partai Golkar berupaya menjaga integritas institusi dengan memisahkan secara tegas antara urusan kepartaian dan persoalan pribadi yang dihadapi para kadernya.

Kronologi dan Sikap Organisasi Partai Golkar

Dalam dinamika penanganan kasus ini, DPD Partai Golkar Sumut mencatat beberapa poin krusial terkait kebijakan internal partai:

1. Pemantauan Kasus: Pimpinan partai memonitor perkembangan informasi terkait masalah hukum yang menyeret nama Dhody Thahir sejak awal bergulir ke publik.
2. Rapat Koordinasi Internal: Struktur DPD Golkar Sumut melakukan evaluasi organisasi untuk menentukan garis kebijakan resmi partai terhadap status keanggotaan dan bantuan hukum.
3. Penetapan Keputusan Resmi: Menetapkan kebijakan final untuk tidak mengintervensi ataupun menerjunkan Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar.
4. Dukungan Penegakan Hukum: Mendorong penegak hukum bekerja secara profesional, objektif, dan tuntas sesuai koridor undang-undang yang berlaku.

Komitmen Integritas dan Tata Kelola Partai

Kebijakan tegas ini diambil untuk memberikan sinyal kuat kepada seluruh kader Golkar di Sumatera Utara, baik yang duduk di legislatif maupun eksekutif, agar senantiasa menjaga etika, marwah, dan amanah publik. Pihak internal partai menggarisbawahi beberapa komitmen strategis:

• Menjaga Marwah Partai: Memastikan partai tidak dijadikan tameng pelindung atas dugaan pelanggaran hukum personal.
• Pendidikan Politik: Menunjukkan keteladanan kepada publik bahwa partai politik mendukung penuh pemberantasan pelanggaran hukum.
• Fokus pada Pelayanan Rakyat: Memastikan kinerja fraksi dan anggota dewan lainnya di DPRD Sumut tetap berjalan optimal tanpa terganggu oleh kasus individu.

Partai Golkar Sumut memastikan agenda legislasi dan pelayanan aspirasi masyarakat di DPRD Provinsi Sumatera Utara tetap beroperasi sebagaimana mestinya, sembari menunggu putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terkait kasus tersebut.