MANILA — Kekayaan Wapres Filipina Sara Duterte Melonjak 13,6 Kali Lipat

MANILA — Pengadilan pemakzulan di Senat Filipina mengungkap fakta baru terkait lonjakan harta kekayaan Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte. Berdasarkan dokumen Laporan Harta Kekayaan, Kewajiban, dan Kekayaan Bersih (Statement of Assets, Liabilities and Net Worth/SALN) yang dipaparkan di hadapan majelis persidangan pada Selasa, total kekayaan bersih Duterte tercatat melonjak hingga 13,6 kali lipat selama 18 tahun terakhir.

Kenaikan signifikan tersebut dihitung sejak Sara Duterte pertama kali menduduki jabatan publik sebagai Wakil Wali Kota Davao City pada 2007 hingga menempati kursi orang nomor dua di Filipina pada 2025. Temuan ini menjadi salah satu materi krusial yang diajukan oleh tim jaksa penuntut dalam sidang pemakzulan (impeachment trial) yang tengah berlangsung di Senat.

Kronologi Lonjakan Harta dan Karier Politik

Dokumen SALN yang diserahkan ke pengadilan merinci jejak akumulasi kekayaan Sara Duterte seiring dengan peningkatan karier politiknya di panggung nasional. Berikut adalah linimasa pertumbuhan kekayaan yang disorot dalam persidangan:

1. Tahun 2007: Sara Duterte mengawali karier eksekutifnya sebagai Wakil Wali Kota Davao City mendampingi ayahnya, Rodrigo Duterte. Pada periode ini, nilai kekayaan bersih yang dideklarasikan berada pada titik awal pencatatan resmi.
2. Tahun 2010–2016: Menjabat sebagai Wali Kota Davao City. Laporan SALN menunjukkan peningkatan aset properti dan kepemilikan bisnis keluarga secara bertahap.
3. Tahun 2016–2022: Terpilih kembali memimpin Davao City saat sang ayah menjabat sebagai Presiden Filipina ke-16. Pada periode ini, akumulasi aset finansial dan properti mengalami akselerasi signifikan.
4. Tahun 2022–2025: Menjabat sebagai Wakil Presiden sekaligus Menteri Pendidikan. Pada 2025, total kekayaan bersih yang dilaporkan mencapai angka tertinggi, yakni 13,6 kali lipat lebih besar dibandingkan deklarasi awalnya pada 2007.

Fokus Persidangan Pemakzulan di Senat

Tim jaksa penuntut Senat menilai bahwa pertumbuhan kekayaan yang sedemikian cepat memerlukan klarifikasi terperinci dan bukti sumber penghasilan yang sah. Penyelidikan ini berjalan paralel dengan dakwaan pemakzulan lainnya, termasuk dugaan penyalahgunaan dana rahasia (confidential and intelligence funds) di lingkungan Kantor Wakil Presiden dan Departemen Pendidikan.

"Transparansi atas aset pejabat publik adalah mandat konstitusi. Peningkatan kekayaan yang mencapai belasan kali lipat selama menjabat menuntut pertanggungjawaban yang jelas kepada publik," tegas salah satu anggota tim penuntut dalam sesi sidang di Manila.

Poin-poin utama yang kini tengah diperiksa oleh majelis Senat mencakup sejumlah pos aset penting, di antaranya:

• Kesesuaian pendapatan resmi dari gaji serta tunjangan jabatan dengan total aset yang dilaporkan.
• Keterlibatan dalam berbagai entitas bisnis swasta dan firma hukum selama menduduki jabatan publik.
• Penambahan aset berupa tanah, bangunan komersial, dan instrumen investasi lainnya dalam kurun waktu 2016 hingga 2025.

Sorotan atas Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Kasus ini memicu perdebatan luas di Filipina mengenai integritas para pejabat tinggi negara. Pihak pembela Sara Duterte menegaskan bahwa seluruh harta yang tercantum dalam SALN diperoleh secara legal melalui penghasilan sah, warisan keluarga, serta praktik profesional sebelum dan selama menjabat.

Kendati demikian, majelis pengadilan pemakzulan Senat menyatakan akan terus memanggil saksi ahli keuangan dan perbankan untuk mencocokkan laporan pajak dengan rincian yang tertera di dalam SALN. Persidangan lanjutan dijadwalkan akan memeriksa rincian mutasi aset guna menentukan apakah ada unsur pengayaan yang tidak wajar selama masa jabatan sang Wakil Presiden.