Mahkamah Agung AS Dukung Rencana Trump Perketat Surat Suara

WASHINGTON — Mahkamah Agung Amerika Serikat memberi kemenangan besar kepada Presiden Donald Trump dalam upayanya memperketat sistem pemungutan suara melalui pos. Dalam putusan yang disebut para pengamat sebagai salah satu perubahan paling signifikan atas lanskap pemilu AS menjelang pemilihan umum tengah masa jabatan (midterm) November, para hakim memutuskan dengan hasil 6-3 untuk membatalkan putusan penundaan (injunction) yang sebelumnya dikeluarkan seorang hakim di Massachusetts.

Namun, kemenangan tersebut belum sepenuhnya final. Satu putusan penundaan lainnya masih tetap berlaku, dan ruang bagi gugatan hukum lanjutan masih terbuka lebar. Artinya, apakah administrasi Trump mampu menerapkan kebijakan baru ini sebelum midterm November masih menjadi tanda tanya besar.

Putusan 6-3 Sepanjang Garis Ideologis

Para hakim Mahkamah Agung memilih sepanjang garis ideologis, dengan mayoritas hakim konservatif mengalahkan blok hakim progresif. Pola vota semacam ini kembali menegaskan polarisasi tajam di dalam lembaga peradilan tertinggi negeri itu, sekaligus memicu kritik bahwa putusan tersebut lebih bersifat politik ketimbang yuridis.

Putusan penundaan awal sempat dikeluarkan seorang hakim distrik di Massachusetts pada bulan Juni lalu. Injunction tersebut menghentikan sementara pelaksanaan perintah eksekutif Trump terkait surat suara. Kini, dengan dibatalkannya halangan yuridis pertama, jalan bagi pemerintah federal untuk mulai bergerak semakin terbuka.

Obsesi Lama Trump pada Isu Surat Suara

Trump telah berulang kali menyamakan pemungutan suara lewat pos dengan kecurangan pemilu — sebuah klaim yang bertentangan dengan bukti-bukti ilmiah dan investigasi resmi yang menyatakan sistem tersebut aman. Ironisnya, sang presiden sendiri diketahui kerap menggunakan metode ini dalam berbagai pemilu sebelumnya.

Pada bulan Maret, Trump mengeluarkan perintah agar pemerintah menyusun apa yang ia sebut "daftar kewarganegaraan negara bagian" (state citizenship list) bagi pemilih yang memenuhi syarat. Konsekuensinya, surat suara hanya boleh dikirimkan kepada orang-orang yang namanya tercantum dalam daftar tersebut.

• Daftar kewarganegaraan: Surat suara pos hanya akan dikirim kepada pemilih yang diverifikasi masuk daftar federal.
• Perintah penyelidikan: Departemen Kehakiman diarahkan memprioritaskan investigasi dan penuntutan terhadap pejabat pemilu negara bagian dan lokal.
• Sanksi bagi pejabat pemilu: Pejabat yang menerbitkan surat suara bagi orang yang dinilai tidak memenuhi syarat pemilu federal bisa diproses hukum.
• Waktu terbatas: Belum jelas apakah kebijakan bisa diberlakukan sebelum midterm November.

Bantahan Tajam dari Blok Minoritas

Dalam dissentin yang digambarkan media AS sebagai "membara", Hakim Ketanji Brown Jackson menulis kritik pedas atas keputusan mayoritas. Ia menilai putusan tersebut justru membuka pintu bagi kekacauan proses demokrasi.

"Keputusan ini secara tidak perlu menyuntikkan kekacauan dan ketidakpastian ke dalam pemilihan tengah masa jabatan yang akan datang," tulis Ketanji Brown Jackson dalam dissentiannya.

Kritik serupa juga datang dari kalangan akademisi hukum konstitusi yang menilai intervensi federal atas mekanisme pemilu — yang secara tradisional merupakan ranah negara bagian — berpotensi merusak desain federalisme dalam Konstitusi AS.

Organisasi Hak Sipil Menyuarakan Kekhawatiran

Reaksi keras pun mengalir dari organisasi hak sipil. Presiden National Association for the Advancement of Colored People (NAACP), Derrick Johnson, menyebut putusan tersebut sebagai alarm bagi seluruh warga AS.

"Biarkan putusan ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak pernah, tidak pernah dijamin. Kita harus memperjuangkannya, kita harus berjuang untuk mempertahankannya," ujar Derrick Johnson, Presiden NAACP.

Sejumlah kelompok masyarakat sipil lainnya diyakini akan segera mengajukan gugatan baru, memanfaatkan celah yuridis yang masih tersisa dari putusan Mahkamah Agung. Sementara itu, para pejabat pemilu di berbagai negara bagian kini menghadapi situasi cemas: mereka harus menyiapkan logistik pemilu November di tengah kaburnya aturan mengenai siapa yang berhak menerima surat suara.

Apa Artinya bagi Midterm November?

Dengan kurang dari beberapa bulan menjelang hari pemungutan suara, ketidakpastian hukum ini berpotensi menciptakan kebingungan massal di tempat pemungutan suara. Jutaan warga AS — termasuk personel militer, warga tua, dan penduduk yang tinggal di luar negeri — sangat bergantung pada sistem surat suara pos.

Kritikus menilai langkah Trump adalah bagian dari strategi yang lebih luas untuk merekayasa aturan main pemilu menjelang kontestasi midterm yang menentukan. Pendukung presiden, di sisi lain, berpendapat langkah ini justru memperkuat integritas pemilu dengan memastikan hanya pemilih sah yang dapat berpartisipasi.

Yang pasti, pertarungan hukum seputar hak pilih di AS belum berakhir. Mahkamah agung negara bagian, pengadilan federal tingkat banding, bahkan kemungkinan revisi ke Mahkamah Agung AS sendiri masih mengintai. Demokrasi Amerika kembali berada di persimpangan yang menentukan.

[SOCIAL_TWEET]: MAHKAMAH AGUNG AS dukung rencana Trump perketat surat suara! Vota 6-3 picu kekhawatiran menjelang midterm November. Hakim Jackson: "Kekacauan dan ketidakpastian!" #PemiluAS #Trump #Midterm2026[SOCIAL_TG]: 🔴 PUTUSAN GELOMBANG BARU: Mahkamah Agung AS (6-3) membatalkan injunction yang menahan perintah eksekutif Trump soal surat suara pos. Daftar kewarganegaraan federal & ancaman penuntutan bagi pejabat pemilu siap diterjunkan. Midterm November kian panas! Detail lengkap di Terdepan.id.