Magang Nasional Berisiko Jadi Substitusi Pekerja Murah

Program magang nasional yang digadang-gadang sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan industri kini menghadapi sorotan tajam. Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia memperingatkan bahwa inisiatif yang dikenal sebagai MagangHub ini berpotensi menimbulkan efek samping serius: menjadikan peserta magang sekadar pengganti tenaga kerja murah. Peringatan ini penting bagi jutaan pencari kerja muda dan pelaku usaha, karena menyangkut masa depan pasar tenaga kerja Indonesia.

Bayangkan sebuah perusahaan yang membutuhkan tenaga administrasi. Alih-alih merekrut karyawan tetap dengan gaji penuh dan jaminan sosial, perusahaan bisa mengambil sepuluh peserta magang dengan insentif minim. Ibarat menambal atap bocor dengan plastik, solusi ini terlihat praktis sesaat, tetapi rapuh saat hujan deras datang. Jika praktik tersebut meluas, bukan tidak mungkin lapangan kerja formal justru menyusut, digantikan oleh skema magang yang murah dan mudah dibongkar.

Apa Itu MagangHub dan Bagaimana Mekanismenya?

MagangHub merupakan platform digital yang mempertemukan peserta magang dengan perusahaan. Pemerintah menyediakan insentif bagi dunia usaha yang mau menerima peserta, dengan durasi program yang bervariasi, umumnya antara tiga hingga enam bulan. Skema ini mirip dengan program serupa di beberapa negara, seperti apprenticeships di Jerman atau internships di Amerika Serikat, namun dengan konteks lokal yang khas.

Masalahnya, tidak semua perusahaan memiliki niat mulia untuk mentransfer keterampilan. Sebagian memandang magang sebagai cara efisien menekan biaya operasional. Alih-alih membuka lowongan kerja tetap, mereka mengiklankan posisi magang berulang kali. Peserta datang silih berganti, dilatih secukupnya, lalu dilepas tanpa kejelasan karier. Pola ini menciptakan apa yang disebut sebagai substitusi pekerja murah—bukan penciptaan lapangan kerja baru, melainkan pergeseran dari pekerja bergaji layak ke tenaga magang berbiaya rendah.

Data dan Perbandingan yang Perlu Dicermati

Untuk memahami skalanya, mari melihat beberapa angka. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia per Agustus 2024 berada di kisaran 4,9 persen, dengan kontribusi besar dari lulusan sekolah menengah kejuruan dan perguruan tinggi. Artinya, ada sekitar 7 juta orang mencari kerja. Di sisi lain, kebutuhan tenaga kerja terampil terus meningkat, terutama di sektor teknologi, manufaktur, dan jasa.

Program magang seharusnya menjembatani kesenjangan ini. Namun, tanpa pengawasan ketat, ia bisa berubah menjadi alat penghematan biaya. Bandingkan dengan skema di Jerman: di sana, peserta magang terikat kontrak jelas, mendapat upah minimum yang ditetapkan undang-undang, dan peluang diangkat sebagai karyawan tetap mencapai 60-70 persen. Di Indonesia, belum ada jaminan serupa. Insentif untuk perusahaan memang ada, tetapi besarnya seringkali tidak sebanding dengan nilai pekerjaan yang dihasilkan peserta.

Ekonom CORE menyoroti bahwa jika perusahaan hanya mengejar insentif tanpa komitmen pelatihan, maka program ini gagal di dua sisi: peserta tidak mendapat keterampilan bermakna, dan pasar kerja formal kehilangan posisi yang seharusnya diisi pekerja tetap.

"Kita tidak boleh terjebak pada angka partisipasi semata. Yang lebih penting adalah kualitas pelatihan dan keberlanjutan kerja setelah magang," ujar seorang peneliti CORE dalam diskusi publik, menggambarkan kekhawatiran yang berkembang di kalangan akademisi.

Dampak Jangka Panjang dan Solusi yang Ditawarkan

Jika dibiarkan, dampaknya bisa sistemik. Pertama, terjadi erosi standar upah. Perusahaan yang jujur membayar karyawan tetap akan kesulitan bersaing dengan perusahaan yang bergantung pada magang murah. Kedua, muncul generasi pekerja yang terjebak dalam siklus magang tanpa akhir—selalu berstatus peserta, tidak pernah menjadi karyawan. Ketiga, negara kehilangan potensi pajak dan iuran jaminan sosial dari tenaga kerja formal.

Untuk mencegahnya, diperlukan beberapa langkah korektif. Pemerintah perlu menetapkan kuota maksimal peserta magang dibandingkan karyawan tetap, misalnya 10-15 persen dari total tenaga kerja. Selain itu, setiap perusahaan wajib menyusun kurikulum pelatihan yang terukur dan diaudit secara berkala. Insentif fiskal sebaiknya diberikan hanya jika ada bukti bahwa peserta diangkat menjadi karyawan tetap atau mendapat sertifikasi kompetensi.

Peserta magang juga harus dilindungi. Mereka berhak atas asuransi kecelakaan kerja, uang saku yang layak, dan kejelasan status hukum. Jika perlu, terapkan mekanisme pengaduan yang mudah diakses, mirip dengan platform pengaduan konsumen. Dengan begitu, MagangHub tidak menjadi ladang eksploitasi terselubung.

Pada akhirnya, teknologi platform memang mempercepat pertemuan antara pencari kerja dan perusahaan. Namun, efisiensi tanpa keadilan hanya akan menciptakan disrupsi yang merugikan. Inovasi di bidang ketenagakerjaan harus selaras dengan perlindungan hak pekerja. Jika tidak, kita hanya memindahkan masalah pengangguran menjadi masalah pekerjaan tidak layak—sebuah ilusi kemajuan yang mahal harganya.