olivia-hartono
Kasus pemberhentian seorang profesor di Malaysia karena serangkaian pernyataan kontroversial tentang sejarah Melayu bukan sekadar drama akademik di negeri tetangga. Peristiwa ini menyentuh persoalan yang kita hadapi setiap hari: bagaimana informasi yang belum teruji bisa berubah seolah-olah menjadi fakta yang disepakati hanya karena viral. Ibarat seperti dompet yang hilang di keramaian—begitu kabur, sulit mengejar kembali kepercayaan yang sudah tersebar.
Dampaknya nyata bagi kehidupan sehari-hari. Ketika klaim tanpa bukti mendapat panggung lebih besar daripada penelitian yang teliti, kualitas pendidikan dan keputusan publik ikut tergerus. Di sinilah teknologi—khususnya algoritma rekomendasi di platform media sosial—memegang peran yang tidak bisa diabaikan.
Dari Unggahan Viral ke Surat Pemberhentian
Profesor senior tersebut menjadi perbincangan luas setelah memuat serangkaian unggahan yang menyatakan orang Melayu kuno memiliki kemampuan terbang, disertai sejumlah klaim lain tentang kecanggihan peradaban lampau. Kontennya menyebar cepat, ditonton ratusan ribu kali, dan memicu perdebatan sengit antara akademisi, sejarawan, dan warganet.
Pimpinan universitas tempat beliau mengabdi menilai pernyataan itu merusak kredibilitas institusi dan bertentangan dengan prinsip penelitian berbasis bukti. Proses etik internal dijalankan terlebih dahulu, lalu keputusan pemberhentian diumumkan. Pihak kampus menegaskan bahwa kebebasan akademik tetap dijunjung tinggi, tetapi kebebasan itu harus berjalan seiring dengan tanggung jawab ilmiah.
Mengapa Sains Menolak Gagasan Manusia Terbang
Dari sudut pandang fisika, kemampuan terbang tanpa alat bantu bertentangan dengan hitungan dasar energi. Tubuh manusia dewasa berbobot rata-rata 70 kilogram, sementara otot manusia—bahkan milik atlet elit—hanya mampu menghasilkan sekitar 4-5 watt per kilogram dalam satu jam penuh, jauh di bawah kebutuhan daya untuk mengangkat tubuh sendiri ke udara. Ibarat seperti mencoba menerbangkan pesawat besar hanya dengan kipas tangan: perhitungannya tidak seimbang.
Sejarah penerbangan justru memberi pembanding menarik. Pesawat berpedal Gossamer Albatross yang menyeberangi Selat Inggris pada 1979 menempuh 35,8 kilometer berkat pilot atletik, pesawat ultra ringan berbobot 32 kilogram, dan sayap selebar 29 meter. Manusia memang bisa terbang—tetapi hanya lewat rekayasa yang dirancang bertahun-tahun, contoh nyata deep tech alias teknologi yang lahir dari penelitian fundamental, bukan kemampuan bawaan tubuh.
Bukti arkeologis juga tidak mendukung. Temuan fosil dan penelitian genetika menunjukkan Homo sapiens, manusia modern, hadir sekitar 300.000 tahun lalu tanpa jejak anatomi khusus untuk terbang seperti tulang berongga atau anggota tubuh berselaput. Klaim sejarah yang tidak ditopang data semacam ini lazim disebut pseudosains: tampak ilmiah, tetapi tidak pernah melewati uji bukti.
Peran Algoritma dalam Percikan Kontroversi
Yang menarik dari kasus ini adalah cara pernyataan tersebut menyebar. Platform media sosial modern mengandalkan algoritma rekomendasi berbasis machine learning (pembelajaran mesin)—teknologi yang belajar dari pola interaksi pengguna untuk memutuskan konten mana yang ditampilkan lebih banyak. Konten yang memicu reaksi kuat, entah keheranan maupun kemarahan, cenderung mendapat jangkauan lebih luas.
AI (Artificial Intelligence/kecerdasan buatan) di balik platform tidak menilai benar atau salah sebuah klaim; ia hanya mengukur keterlibatan. Ibarat seperti satpam yang sekadar menghitung jumlah pengunjung tanpa memeriksa surat izin mereka. Akibatnya, klaim sensasional dapat beredar lebih cepat daripada klarifikasi ilmiah—sebuah bentuk disrupsi bagi ekosistem informasi yang selama ini ditopang lembaga kredibel seperti universitas.
Di sinilah implementasi literasi digital menjadi krusial. Sejumlah kampus di Asia Tenggara mulai memasukkan modul verifikasi informasi dan etika komunikasi ilmiah ke dalam pengembangan kurikulum, membekali mahasiswa dengan kemampuan membedakan opini pribadi dari temuan penelitian yang teruji.
Keseimbangan Kebebasan Akademik dan Integritas
Kasus ini membangkitkan pertanyaan klasik: sejauh mana batas kebebasan berpendapat seorang akademisi? Praktik yang berlaku di banyak negara memisahkan dua hal. Pertama, kebebasan meneliti teori yang tidak mainstream—sejarah mencatat teori yang sempat ditertawakan lalu terbukti, seperti peran bakteri Helicobacter pylori sebagai penyebab tukak lambung yang akhirnya diapresiasi lewat Nobel Kedokteran 2005. Kedua, tanggung jawab menyampaikan klaim secara jujur: hipotesis boleh diuji, tetapi tidak boleh dijual sebagai fakta yang sudah final.
Selisihnya tipis namun fundamental. Peneliti boleh mengajukan dugaan dan mengundang pemeriksaan lapangan; yang tidak boleh adalah melompati proses verifikasi lalu menyatakan kepastian. Dalam kasus ini, universitas menilai unggahan yang melanggar prinsip tersebut sebagai pelanggaran etik yang serius dan tidak dapat ditoleransi.
Pelajaran bagi Ekosistem Riset Regional
Bagi dunia riset di kawasan, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kredibilitas adalah aset yang dibangun bertahun-tahun, tetapi bisa luntur dalam hitungan hari. Beberapa negara tetangga dilaporkan memperketat pedoman komunikasi publik dosen di media sosial, sementara Malaysia meninjau ulang kode etik keprofesian akademiknya pasca kasus ini.
Di sisi lain, ada catatan positif: masyarakat kini ikut mengawasi kualitas klaim ilmiah yang beredar, sebuah bentuk efisiensi pengawasan baru. Tantangannya, memastikan pengawasan itu berbasis data dan nalar, bukan sekadar emosi kolektif yang juga lahir dari algoritma yang sama.
Pada akhirnya, kisah profesor yang dipecat ini bukan semata cerita tentang sejarah Melayu, melainkan cerita tentang bagaimana masyarakat digital memperlakukan kebenaran. Ketika inovasi teknologi membuat informasi mengalir nyaris tanpa rem, kemampuan berpikir kritis menjadi infrastruktur yang sama pentingnya dengan jaringan internet itu sendiri.
}
Comments (0)