JAKARTA — KPK Periksa Anggota Polri Terkait Kasus Suap Pemkab Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperluas jangkauan penyidikan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait suap ijon proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi. Sebagai bagian dari pengembangan perkara tersebut, lembaga antirasuah secara resmi menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada Kamis, 10 September 2026. Langkah hukum ini diambil untuk mendalami keterlibatan serta aliran dana yang diduga mengalir ke sejumlah pihak dalam skandal penerimaan proyek daerah tersebut.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa saksi yang diperiksa berinisial Yayat Sudrajat alias Lippo. Proses klarifikasi dan penggalian keterangan dipusatkan di Markas Komando Penyidikan KPK, Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan. “Pemeriksaan saksi atas nama Yayat Sudrajat alias Lippo dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” ujar Budi saat menyampaikan keterangannya kepada wartawan.

Status Penyidikan dan Skema Sprindik Umum

Meskipun pemeriksaan terhadap oknum kepolisian tersebut mengindikasikan adanya temuan fakta baru, KPK menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penetapan tersangka baru dalam pengembangan perkara ini. Penyidikan yang sedang berjalan didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) berstatus umum yang secara resmi diterbitkan oleh pimpinan lembaga pada Agustus 2026.

Budi Prasetyo menjelaskan bahwa penggunaan Sprindik umum memungkinkan tim penyidik untuk secara leluasa mengumpulkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti sah sebelum menentukan pihak yang bertindak sebagai tersangka. “Jadi, belum ada penetapan tersangka dalam pengembangan penyidikan perkara ini. Penyidik masih bekerja mengumpulkan keterangan dan bukti pendukung,” tutur Budi menegaskan posisi hukum perkara saat ini.

Dinamika Kasus Suap Proyek Pemkab Bekasi

Pemeriksaan terhadap Yayat Sudrajat menjadi sorotan publik mengingat latar belakang saksi yang merupakan anggota aktif institusi kepolisian. Nama Yayat bukanlah figur baru dalam pusaran kasus korupsi Pemkab Bekasi. Sebelumnya, namanya pernah mencuat dan dihadirkan di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung saat memberikan kesaksian untuk terdakwa mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara.

Berikut adalah ringkasan perbandingan fase penyidikan skandal korupsi di lingkungan Pemkab Bekasi:

Konstruksi Perkara dan Analisis Hukum

Skema ijon proyek dalam praktik korupsi birokrasi pada umumnya melibatkan pemberian uang muka atau komitmen pengikatan proyek dari kontraktor swasta kepada pejabat publik sebelum alokasi APBD disahkan. Menurut pandangan ahli hukum pidana, pemeriksaan saksi dari unsur aparat penegak hukum menjadi sinyal kuat bahwa KPK sedang mengusut potensi hambatan penyidikan atau adanya perlindungan hukum secara ilegal dalam transaksi suap tersebut.

Berikut adalah urutan kronologis langkah penanganan hukum yang ditempuh penyidik KPK:

1. Penerbitan Sprindik Umum: KPK resmi membuka pengembangan perkara suap ijon proyek Pemkab Bekasi pada Agustus 2026.
2. Pemanggilan Saksi Kunci: Melayangkan surat panggilan kepada saksi dari latar belakang swasta dan institusi kepolisian pada awal September.
3. Pemeriksaan Perdana Saksi Anggota Polri: Pelaksanaan pemeriksaan intensif terhadap Yayat Sudrajat pada 10 September 2026 di Gedung Merah Putih KPK.
4. Analisis Alat Bukti: Penyidik melakukan pemetaan antara keterangan saksi di persidangan Tipikor Bandung dengan bukti transaksi keuangan terbaru.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum memberikan rincian mendalam mengenai materi pertanyaan yang diajukan kepada Yayat Sudrajat maupun mengenai potensi pemanggilan saksi-saksi tambahan lainnya. Lembaga antirasuah memastikan seluruh proses hukum dijalankan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.