Jakarta — Kemendagri Integrasikan Seluruh Kanal Pengaduan Pemda ke SP4N-LAPOR!

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah strategis guna menata efektivitas penanganan keluhan warga di tingkat daerah. Lembaga ini berkomitmen mempercepat unifikasi seluruh kanal aspirasi pemerintah daerah ke dalam Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!). Kebijakan ini dihadirkan untuk memperkokoh pengawasan, pembinaan, serta mekanisme evaluasi penanganan aduan masyarakat agar terukur secara transparan.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Kemendagri memegang peranan sentral sebagai koordinator pengawasan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tanpa konsolidasi sistem yang terpusat, pengawasan terhadap akuntabilitas layanan publik berpotensi tersendat di tengah sekat-sekat aplikasi lokal yang berdiri sendiri.

“Kunci dari komitmen pengelolaan pengaduan ini adalah bagaimana seluruh instansi pemerintah bisa saling bersinergi. Tujuannya untuk menguatkan sistem yang sudah ada di SP4N-LAPOR!,” tegas Bima Arya saat memberikan arahan di Jakarta.

Penguatan Tata Kelola Aduan Berjenjang

Sebagai langkah konkret, Kemendagri menetapkan dua kerangka prioritas. Prioritas pertama menitikberatkan pada integrasi teknis seluruh platform aduan milik pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota langsung ke ekosistem SP4N-LAPOR!. Sementara itu, pilar kedua berfokus pada pengetatan pengawasan berjenjang, di mana pemerintah provinsi difungsikan sebagai wakil pemerintah pusat untuk memantau performa respons aduan di tingkat kota dan kabupaten.

Langkah unifikasi ini dinilai mendesak mengingat banyaknya pemerintah daerah yang sebelumnya membuat platform aduan mandiri secara sporadis. Fragmentasi tersebut kerap memicu respons yang lambat serta membingungkan warga.

Mengikis Sekat Birokrasi Pelayanan Publik

Integrasi ini bukan sekadar urusan adaptasi teknologi digital, melainkan upaya mendasar memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap integritas aparatur negara. Kemendagri ingin memastikan bahwa setiap keluhan, mulai dari persoalan infrastruktur jalan, sanitasi, hingga administrasi kependudukan, tidak berhenti sekadar sebagai arsip digital tanpa solusi nyata.

Kemendagri ke depan akan menjadikan rekam jejak tindak lanjut pengaduan masyarakat ini sebagai salah satu indikator evaluasi performa kepemimpinan kepala daerah. Dengan sistem pengawasan berjenjang, pemerintah pusat dapat dengan cepat mendeteksi wilayah mana yang responsif dan wilayah mana yang mengabaikan hak-hak warganya atas pelayanan publik yang prima.