DPR RI Kawal Penyelesaian Konflik Agraria 25 Tahun di Jambi

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui Badan Aspirasi Masyarakat (BAMS) menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian sengketa agraria berkepanjangan di Tanah Air. Salah satu fokus utama yang kini menjadi sorotan parlemen adalah sengketa lahan menahun di kawasan Sungai Bungur, Provinsi Jambi, yang telah berlangsung selama lebih dari seperempat abad tanpa kepastian hukum yang tuntas bagi masyarakat setempat.

Konflik agraria yang berlarut-larut hingga 25 tahun ini tidak hanya menghambat produktivitas ekonomi lokal, tetapi juga menciptakan ketidakpastian sosial dan kerentanan hukum bagi ratusan keluarga petani. Parlemen menilai situasi ini membutuhkan terobosan nyata dan keberpihakan struktural agar prinsip keadilan sosial tidak sekadar menjadi wacana di atas kertas.

Komitmen Parlemen Mengurai Sengketa Menahun

Menanggapi berbagai aduan yang masuk dari kelompok masyarakat sipil dan perwakilan warga terdampak, BAMS DPR RI merancang agenda peninjauan langsung ke lapangan. Kunjungan kerja spesifik ini ditujukan untuk memverifikasi fakta lapangan, mengidentifikasi akar tumpang-tindih klaim penguasaan lahan, serta mempertemukan para pihak yang bersengketa dalam kerangka mediasi yang berimbang.

"Negara tidak boleh membiarkan masyarakat berjuang sendirian dalam ketidakpastian selama puluhan tahun. Reforma agraria sejati harus bermuara pada kepastian hak dan kesejahteraan rakyat kecil, bukan pembiaran konflik yang melelahkan," tegas perwakilan BAMS DPR RI saat memaparkan urgensi penyelesaian kasus Sungai Bungur.

Kondisi di Sungai Bungur mencerminkan potret kompleksitas konflik agraria di Indonesia, di mana batas wilayah konsesi korporasi sering kali beririsan langsung dengan lahan kelola tradisional maupun perkebunan rakyat. Ketiadaan penyelesaian yang komprehensif selama 25 tahun dinilai telah merugikan generasi petani yang menggantungkan mata pencaharian mereka pada bentang tanah tersebut.

Akselerasi Reforma Agraria dan Kepastian Hukum

Parlemen mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama pemerintah daerah untuk mempercepat proses identifikasi dan redistribusi tanah objek reforma agraria (TORA). Pendekatan represif dinilai harus ditinggalkan dan digantikan dengan dialog konstruktif serta transparansi data spasial.

DPR RI menekankan sejumlah poin strategis yang wajib dijalankan oleh kementerian dan lembaga terkait:

• Audit Menyeluruh Perizinan: Melakukan evaluasi berkala terhadap izin Hak Guna Usaha (HGU) dan konsesi kehutanan yang terindikasi tumpang-tindih dengan ruang hidup masyarakat.
• Percepatan Redistribusi Lahan: Mengalokasikan skema penyelesaian permanen melalui redistribusi lahan eks-konflik untuk menjamin hak kepemilikan petani.
• Perlindungan Hak Warga: Mencegah segala bentuk intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanah mereka.

Menghadirkan Keadilan Sosial bagi Komunitas Lokal

Kehadiran wakil rakyat secara langsung ke titik konflik diharapkan mampu memecah kebuntuan komunikasi yang terjadi selama ini. BAMS DPR RI menargetkan terwujudnya rekomendasi konkret yang mengikat seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian teknis, korporasi terkait, hingga pemerintah daerah di Jambi.

Penyelesaian sengketa Sungai Bungur diharapkan menjadi preseden positif bagi resolusi ratusan konflik agraria struktural lainnya di seluruh Indonesia. Dengan mengedepankan asas keadilan restoratif dan legalitas yang jelas, masyarakat diharapkan dapat kembali mengolah tanah mereka dengan tenang guna menopang ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga.