AS Buka Lelang Tambang Dasar Laut Pasifik, Wilayah Terdekat Protes

Persaingan memperebutkan mineral penting untuk baterai kendaraan listrik kini menjalar hingga ke dasar samudra. Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengumumkan rencana melelang hak eksplorasi tambang laut dalam di kawasan Pasifik bagian barat—area yang secara geografis tidak jauh dari perairan Republik Indonesia (RI)—dengan luas mencapai 28 juta hektare, atau setara sekitar dua kali luas Pulau Jawa. Keputusan ini langsung memicu gelombang penolakan dari pejabat lokal yang menuntut kajian ilmiah menyeluruh sebelum satu pun mesin diturunkan ke dasar laut.

Mengapa Ini Penting bagi Kita

Ibarat seperti ladang emas baru terbuka, tetapi ladangnya berada di kedalaman lebih dari 4.000 meter, tempat cahaya matahari tak pernah menembus. Mineral yang diburu bukan sekadar komoditas biasa: nikel, kobalt, tembaga, dan mangan adalah bahan bakar utama industri baterai, turbin angin, dan elektronik. Bagi Indonesia sebagai produsen nikel terbesar dunia dengan output lebih dari 2,2 juta ton per tahun, masuknya pemain besar seperti AS berpotensi mengubah peta pasar global—bisa menekan harga, bisa juga memperluas ekosistem industri hilir di kawasan.

Di sisi lain, para ilmuwan mengingatkan bahwa ekosistem dasar laut masih menjadi wilayah abu-abu pengetahuan manusia. Lebih dari 80% lautan belum pernah dipetakan secara rinci. Mengeksploitasi kawasan yang belum dipahami, kata mereka, ibarat merenovasi rumah tanpa pernah melihat denahnya.

Apa Sebenarnya Rencana AS?

Langkah ini berakar pada perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump pada 24 April 2025, yang memerintahkan percepatan penerbitan izin pertambangan mineral laut dalam. Badan kelautan nasional AS, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration/administrasi kelautan dan atmosfer), kemudian membuka jalur izin komersial. Area yang dipersiapkan untuk lelang mencakup 28 juta hektare zona ekonomi eksklusif (ZEE/perairan tempat suatu negara berhak mengelola sumber daya ekonominya) di sekitar pulau-pulau terpencil milik AS di Pasifik tengah dan barat.

Benda buruan utamanya adalah polimetalik nodul (PMN): kerikil batuan seukuran kentang yang berserakan di dasar laut dan sarat logam strategis. Menariknya, nodul ini tumbuh sangat lambat—hanya sekitar 1 sampai 10 milimeter per satu juta tahun—sehingga nilai ilmiahnya pun tinggi bagi penelitian iklim purba.

Teknologi di Balik Panen Dasar Laut

Eksplorasi modern bergantung pada kombinasi platform robotik. Kendaraan bawah air otonom (AUV/Autonomous Underwater Vehicle) memetakan dasar laut memakai sonar, sementara algoritma machine learning (pembelajaran mesin) menganalisis citra untuk memperkirakan kepadatan nodul dan efisiensi panen. Saat operasi komersial dimulai, mesin pengumpul raksasa akan menyedot nodul dari sedimen, lalu mengangkutnya melalui pipa riser vertikal sepanjang kilometer menuju kapal induk di permukaan. Implementasi skala penuh semacam ini belum pernah diuji dalam jangka panjang—contoh nyata proyek deep tech yang menuntut kehati-hatian ekstra.

Gubernur Menolak: Ilmiah Dulu, Baru Tambang

Penolakan datang dari dalam rumah sendiri. Gubernur wilayah Pasifik yang berdekatan dengan area konsesi menilai pemerintah federal bergerak terlalu cepat tanpa fondasi data.

'Kami tidak menolak pembangunan, tetapi setiap keputusan harus berdiri di atas studi ilmiah yang ketat. Ekosistem laut adalah warisan yang tidak bisa dikembalikan begitu rusak,' ujar gubernur setempat dalam pernyataan resmi.

Kekhawatiran utamanya adalah awan sedimen atau plume. Ketika mesin menyedot nodul, lumpur halus akan terangkat dan dapat mengapung bermil-mil, menenggelamkan organisme penyaring makanan serta mengganggu rantai hayati yang stabil selama jutaan tahun. Penelitian di zona Clarion-Clipperton, Pasifik timur, menunjukkan pemulihan keanekaragaman hayati di lokasi uji coba bisa memakan waktu puluhan tahun.

Benang Merah dengan Indonesia

Bagi Jakarta, perkembangan ini layak dicermati dari dua arah. Pertama, jika pasokan nikel laut dalam mengalir deras ke pasar, harga komoditas unggulan ekspor Indonesia berpotensi tertekan. Kedua, diskursus global tentang standar pertambangan laut dalam akan memengaruhi regulasi International Seabed Authority (ISA/otorita dasar laut internasional) yang berkedudukan di Kingston, Jamaika—lembaga yang selama ini menahan lisensi komersial karena aturan lingkungan belum final. Sejumlah negara Pasifik bahkan mendesak moratorium total hingga pengembangan kajian dampak lengkap tersedia.

Apa pun hasil lelang nanti, satu hal pasti: disrupsi industri mineral telah menjalar dari darat ke kedalaman samudra, dan keseimbangan antara inovasi energi hijau serta perlindungan ekosistem kini sedang diuji di titik tergelap planet ini.