olivia-hartono
Ketika bencana alam melanda, gempa bumi mengguncang, atau kapal tenggelam di laut, satu nama yang selalu muncul di benak masyarakat: Basarnas. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) adalah garda terdepan dalam operasi SAR (Search and Rescue) di Indonesia. Namun, di balik peran krusialnya, lembaga ini menghadapi masalah besar: kekurangan anggaran hingga Rp2,29 triliun untuk tahun 2027. Angka ini bukan sekadar cerita soal neraca kementerian; ini tentang nyawa manusia yang taruhannya semakin tipis.
Indonesia adalah negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, dikelilingi laut, pegunungan, dan berada di atas sabuk gunung berapi aktif. Konsekuensinya, risiko bencana alam dan kecelakaan transportasi sangat tinggi. Basarnas menjadi tulang punggung respons cepat ketika musibah terjadi. Tanpa anggaran yang memadai, kemampuan lembaga ini untuk menyelamatkan korban dalam waktu kritis akan terhambat. Ini bukan hyperbole, melainkan kalkulasi sederhana antara kebutuhan operasional dan dana yang tersedia.
Mengapa Basarnas Butuh Rp2,29 Triliun?
Untuk memahami besarnya kekurangan tersebut, kita perlu melihat apa saja yang dibiayai oleh Basarnas. Anggaran operasional tidak hanya untuk membeli bahan bakar helikopter atau kapal penyelamat. Termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan peralatan teknologi canggih seperti sonar, drone bawah air, alat deteksi panas, hingga sistem komunikasi satelit. Selain itu, pembinaan personel yang meliputi pelatihan penyelam, paramedis, dan tim reaksi cepat membutuhkan dana terus-menerus. Pengembangan kapasitas ini menghadapi ancaman serius ketika pagu anggaran dipangkas.
Tahun 2027 memang masih tiga tahun ke depan, tetapi perencanaan anggaran yang sehat dimulai jauh hari. Kekurangan Rp2,29 triliun mengindikasikan bahwa usulan kebutuhan Basarnas berdasarkan kajian lapangan, proyeksi bencana, dan analisis tren kecelakaan tidak sebanding dengan alokasi yang diberikan. Padahal, kebutuhan tersebut bukan sekadar keinginan; ia adalah hasil kalkulasi teknis dari potensi risiko yang ada di seluruh wilayah Indonesia.
“Ini ibarat armada ambulans yang dipaksa beroperasi tanpa bahan bakar cukup. Mobil ada, sopir terlatih, tetapi ketika ada panggilan darurat, kita harus memilih antara menolong yang satu atau membiarkan yang lain menunggu.” — pernyataan yang menggambarkan situasi Basarnas dari perspektif kebijakan publik.
Ibarat Mobil Ambulans Tanpa Bahan Bakar
Bayangkan sebuah ambulans yang sudah dilengkapi semua instrumen medis: monitor jantung, alat bantu napas, obat-obatan lengkap. Namun, bensinnya hanya cukup untuk setengah perjalanan ke rumah sakit. Itulah analogi sederhana untuk Basarnas. Peralatan mereka—baik itu helikopter, pesawat udara, kapal, maupun truk penyelamat—akan menjadi besi tua yang tidak berguna tanpa dana operasional untul membeli bahan bakar, suku cadang, dan gaji operator. Kekurangan Rp2,29 triliun berarti ada waktu-waktu ketika Basarnas harus memilih operasi mana yang dijalankan dan mana yang ditunda.
Bagi masyarakat awam, dampak ini terasa nyata. Ketika terjadi longsor di daerah terpencil, misalnya, tim SAR mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk tiba karena helikopter tidak bisa diberangkatkan tanpa perawatan rutin. Atau ketika rumah sakit tidak punya cukup darah, pesawat yang mengangkut logistik kemanusiaan harus diprioritaskan terus-menerus. Efesiensi operasi menurun, dan yang menanggung adalah korban yang menunggu pertolongan.
Dampak Nyata pada Waktu Respons dan Cakupan Operasi
Tidak sulit untuk menerjemahkan defisit anggaran menjadi angka statistik. Dengan dana yang terbatas, Basarnas hanya dapat membuka radius operasi yang lebih sempit. Sebagai contoh, jika kebutuhan normal untuk menjaga 35 pos SAR di seluruh Indonesia membutuhkan X rupiah, maka dengan penurunan anggaran, sejumlah pos terpaksa mengurangi jam siaga atau bahkan menutup operasi temporer. Ini berdampak langsung pada waktu respons ketika bencana terjadi.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa rata-rata waktu emas (golden time) untuk menyelamatkan korban adalah 48 jam. Setelah lewat dari periode itu, peluang korban selamat menurun drastis. Kekurangan anggaran bisa berarti sebuah korban di Pulau Sulawesi Tenggara harus menunggu 10 jam lebih lama dari standar ideal karena kapal patroli Basarnas belum siap berlayar. Selisih waktu itulah yang menjadi pembeda antara hidup dan mati.
Selain itu, peralatan yang semakin menua tanpa pemeliharaan akan berisiko gagal beroperasi di tengah misi. Teknologi seperti machine learning dan deep tech seharusnya dimanfaatkan untuk menganalisis pola kecelakaan dan memperkirakan lokasi risiko, tetapi tanpa investasi riset dan pengembangan, inovasi tersebut akan berhenti di papan konsep. Basarnas harus terus adaptif terhadap perkembangan teknologi, namun inovasi membutuhkan dana penelitian, eksperimen, dan uji coba lapangan.
Kebutuhan Perencanaan dan Efisiensi
Menanggapi ancaman kekurangan anggaran, langkah yang lebih bijak adalah meninjau kembali alokasi dan menciptakan ekosistem pendanaan yang kreatif. Salah satu opsi adalah kolaborasi antara pemerintah dan swasta, di mana perusahaan teknologi dapat berkontribusi dalam penyediaan platform digital untuk pemantauan bencana. Implementasi strategi efisiensi melalui penggunaan energi alternatif di kapal dan penggunaan drone untuk pemantauan jarak jauh juga bisa menekan biaya operasional jangka panjang.
Selain itu, ada peluang untuk memanfaatkan data besar dan kecerdasan buatan (AI/Artificial Intelligence) untuk memprediksi wilayah yang membutuhkan prioritas respons. Algoritma yang dipadukan dengan citra satelit dapat membantu Basarnas menentukan posisi regu penyelamat secara optimal. Inovasi semacam ini justru relevan di tengah keterbatasan anggaran karena dapat mengurangi pemborosan bahan bakar dan waktu tempuh.
Masyarakat juga berperan penting. Dengan memahami keterbatasan Basarnas, kita bisa lebih proaktif dalam pelaporan dini, pelatihan SAR tingkat dasar, dan dukungan kebijakan anggaran yang berpihak kepada keselamatan publik. Kekurangan Rp2,29 triliun bukan hanya masalah internal lembaga, melainkan ancaman terhadap ketahanan nasional dalam menghadapi bencana. Sudah saatnya kita melihat anggaran Basarnas sebagai investasi kemanusiaan, bukan sekadar pos belanja yang bisa dipangkas ketika fiskal sedang ketat.
Comments (0)