Batam (HK) – Komisi III DPRD Kota Batam minta pembangunan tower Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) milik Bright PLN Batam dihentikan untuk sementara dulu sampai adanya mediasi kesepakatan dengan warga yang terdampak dan penolakan proyek tersebut.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Werton Panggabean dalam Rapat Dengar Pendepat (RDP) bersama Bright PLN Batam, BP Batam, Camat Batam Kota dan sejumlah perwakilan warga perumahan Bandara Mas Batam Kota, Senin (8/3/2021).
“Sebelum ada hasil mediasi yang kongkret, kami minta proses pembangunan tower SUTT itu dihentikan terlebih dahulu, guna untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan,” ucap Werton.
Dikatakan Werton, pihaknya dari Komisi III DPRD Kota Batam juga sepakat apabila dibutuhkan dan dilibatkan untuk mediasi itu, guna mencapai tujuan dari mediasi tersebut berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada.
Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kota Batam Arlon Veristo, pekerjaan tower SUTT itu tidak boleh dilanjutkan sampai ada titik temu dengan masyarakat setempat.
“Sekarang ini tidak ada lagi zamannya main preman dan main kekerasan untuk melakukan pembangunan. Sekarang ini zaman sudah maju, jika ada masalah maka untuk menyelesaikannya dengan dirumbukan secara baik-baik,” tegas Arlon.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Batam, Rohaizat mengatakan, Batam adalah daerah heterogen.
“Jadi kita sangat menyayangkan perusahaan yang notabenya adalah milik negara tetapi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya menyewa oknum-oknum preman,” ujar politisi PKS itu.
Pihaknya sangat yakin warga Batam saat ini cerdas-cerdas dan jika proyek yang akan dilakukan itu disosialisasikan dengan baik maka masyarakat akan menerimanya.
“Apalagi aturan dari SUTT itu sudah ada jarak amannya. Mungkin selama ini tidak ada dilakukan sosialisasi, jadi pihak PLN memaksakan kehendaknya. Kami minta pengerjakan SUTT ini harus distop dulu dan rembukan dulu dengan warga yang terdampak,” pungkasnya. (dam)
