Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi kongres luar biasa (KLB) di Sumatera Utara (Sumut), kemarin.
Terkait hal itu, pakar politik LIPI, Siti Zuhro mengatakan, ini menimbulkan kebingungan dan keprihatinan di ranah publik. Siti menyebut KLB Partai Demokrat di Sumut ini bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi.
“Tentu tidak lazim. Meskipun pernah ada KLB sebelum-sebelumnya yang melanda partai-partai politik, KLB versi Sumut ini tergolong tidak lazim menurut saya. Mengapa? ya karena yang menggelar KLB itu tidak mengikuti AD/ART partai dan bahkan Ketum yang dimunculkan juga bukan kader. Ini tentu untuk pegiat politik pegiat demokrasi intelektual akademisi yang belajar demokrasi ini membingungkan,” katanya, Sabtu (6/3/2021).
Bahkan, Siti menyebut KLB Partai Demokrat sangatlah memprihatinkan. Pasalnya, mengabaikan etika politik dengan melanggar aturan internal partai.
“Dilihat dari perspektif Demokrat juga peristiwa KLB Sumut sangat memprihatinkan karena melanggar kaidah dan peraturan sebagaimana tercantum dalam AD/ART partai. KLB telah menafikan etika norma dan menjungkirbalikkan peraturan partai. Tentu publik tidak hanya dibuat bingung dan keprihatinan muncul dengan atraksi politik semacam ini,” ucapnya.
Lebih lanjut dia menyebutkan sejumlah partai di Indonesia juga sempat mengalami perpecahan internal. Di antaranya Partai Golkar yang bahkan memakan waktu lebih dari dua tahun. Kemudian juga terjadi di PPP dan nyaris terjadi juga di PAN.
“Ini prahara melanda Partai Demokrat. Seolah-olah ini giliran Partai Demokrat,” tuturnya.*
(sumber: okezone.com)
