Tanjung Pinang

FKP LPG Tanjungpinang Minta Disperindag Kota Duduk Bersama Sebelum Membuat Keputusan – Kepri Terdepan


Tanjungpinang (HK) – Forum Komunikasi Pangkalan (FKP) – LPG Kota Tanjungpinang mengadakan rapat internal yang diadakan di salah satu kedai kopi di wilayah Bintan Center KM 9. Jum’at (5/02/2021).

Rapat itu terkait peluncurkan (launching) kartu pelanggan untuk penggunaan gas LPG 3 Kg subsidi yang diperuntukkan kepada rumah tangga sasaran dan pelaku UMKM oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang di Aula Kantor Lurah Tanjung Ayun Sakti, Rabu (20/01/2021) Kemarin.

Junaidi, Sekretaris FKP-LPG Kota Tanjungpinang mengatakan, dalam Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan lainnya terkait ketersediaan dan pendistribusian LPG 3 Kg selalu disebutkan kalimat Sub Penyalur atau dikenal dengan Pangkalan.

“Kami selaku sub penyalur (Pangkalan) diakui dan dilindungi secara undang-undang,” ujar Junaidi.

“Atas pertimbangan tersebut diatas, sudah sepantasnya kami sebagai sub penyalur didudukan bersama dalam membuat kebijakan terkait pendistribusian LPG 3 Kg ke masyarakat, karena kami adalah Sub Penyalur resmi terakhir yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pengguna LPG 3 Kg. Hal – hal yang menyangkut kelancaran dan permasalahan pendistribusian LPG 3 Kg selama ini tidak terlepas dari keberadaan kami selaku sub penyalur, “ujar Junaidi.

“Kami minta Pemerintah kota Tanjungpinang Cq Dinas Perindag Kota Tanjungpinang bisa duduk satu bersama dalam membuat kebijakan terkait pendistribusian LPG 3 kg dengan maksud dan tujuan menjamin ketersediaan, penataan dan kelancaran distribusi LPG 3Kg di masyarakat,” tambahnya lagi.

“Kami meminta Pemerintah Kota melalui Dinas Perindag Kota Tanjungpinang agar bisa terbuka kepada kami supaya kebijakan tersebut bisa memberikan dampak yang baik terhadap semua pihak, baik itu Lembaga Penyalur (Pertamina), Penyalur (agen), Sub Penyalur (Pangkalan) dan masyarakat dan pihak pemko sendiri,” tutur Junaidi.

Ada sejumlah hal yang sepakati dalam rapat itu, antara lain, pertama, agar pihak Pemko bisa duduk bersama dengan perwakilan pangkalan sebelum membuat kebijakan terkait pendistribusian LPG 3 kg.

Kedua, agar pihak pemko bisa mempertegas pengguna LPG 3 kg yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, tiga, banyak gejolak yang akan timbul di masyarakat terkait pelarangan pangkalan menjual kepada pelanggan diluar penerima kartu kendali. Keempat, perlu koordinasi bersama agen dan pemerintah dalam meluruskan ini sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. (zuk)



Sumber

Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Ke Atas