Tanjung Pinang

Perda RZWP3K Disahkan | Haluan Kepri – Kepri Terdepan


Tanjungpinang (HK) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri akhirnya mengesahkan Ranperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) menjadi Peraturan Daerah Perda ,Selasa (15/12).

Hal ini disampaikan Juru Bicara Panitia Khusus Pansus Raperda RZWP3K, Sahat Sianturi, dalam pandangan akhir pansus RZWP3K dalam penyampaian.

Sahat mengatakan bahwa sesuai dengan pandangan akhir fraksi DPRD Kepri terhadap Ranperda RZWP3K yang dilaksanakan, Jum’at (11/12/2020) lalu.

Akhirnya, pansus RZWP3K bersama pemerintah Provinsi Kepri telahpun sepakat untuk dapat mengesahkan Ranperda RZWP3K ini menjadi Perda.

“Keseluruhan fraksi telah setuju agar Ranperda ini dapat disahkan menjadi Perda setelah keluar Surat Keputusan Menteri Kelautan dan dorongan pemerintah pusat terhadap disahkannya Perda ini,” ujar Sahat.

Tak hanya itu,Sahat menyampaikan dengan disahkannya perda RZWP3K ini diharapkan dapat menjadi titik terang dalam pengelolaan pemanfaatan kawasan laut Provinsi Kepri.

“Khususnya bagi peningkatan investasi di kawasan pesisir dan juga peningkatan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Kepri,” kata Sahat.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepri H Isdianto dalam sambutannya mengapresiasi kerja DPRD Kepri khususnya panitia khusus pansus RZWP3K ini yang telah menyelesaikan pembahasan ranperda yang telah tiga tahun dibahas pemerintah Provinsi Kepri.

“Alhamdulillah, akhir Perda RZWP3K ini dapat disahkan,” ujar Isdianto.

Disampaikan Isdianto, Perda RZWP3K ini merupakan peraturan Tata Ruang Wilaya Laut Provinsi Kepri untuk mengelola kawasan pesisir hingga 12 mil dari garis pantai yang menjadi RTRW kawasan laut selama 20 tahun.

“Perda ini juga merupakan solusi kepastian hukum untuk investasi dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil seperti kegiatan labuh jangkar, kegiatan pariwisata dan kepelabuhanan,” jelas Isdianto.

Yang diharapkan perda ini, lanjut Isdianto dapat kembali meningkat dan mendorong perekonomian di Provinsi Kepri.

“Apalagi kondisi Kepri yang didominasi 96 persen wilayah lautan , sehingga keberadaan perda RZWP3K ini mampu menjadi dasar sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru di Provinsi Kepri,” kata Isdianto.(efr)



Sumber

Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

Ke Atas